JAKARTA – Mantan Ketua KPK, Abraham Samad menilai, ada upaya untuk menciptakan mitos bahwa Aguan tidak bisa tersentuh hukum. Alhasil, Aguan masih bisa melenggang meski Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, terus mendapatkan sorotan. Termasuk adanya lembaga yang melaporkan adanya kasus di PSN PIK 2.
LBH AP PP Muhammadiyah bersama sejumlah lembaga, sudah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Menyusul kemudian, Abraham Samad dan beberapa aktifis lainnya melakukan hal serupa. Koalisi besar tersebut bahkan menyiapkan banyak data untuk bisa menjerat bos Agung Sedayu Grup itu.
“Yang jelas kita laporkan proyeknya ya. Ada dugaan kuat suap menyuap dan gratifikasi penerbitan sertifikat di atas laut yang kuat diduga dilakukan oleh Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya. (Penerbitan sertifikat) yang super cepat,” terang mantan Ketua KPK tersebut.
Abraham Samad lalu meminta agar KPK bisa dengan cepat melalukan penyelidikan berbekal data tersebut. Dan KPK, tidak perlu merasa takut ataupun khawatir menanggani kasus tersebut.
“Kita meminta KPK tidak usah khwatir untuk memanggil orang yang merasa kuat selama ini, yakni Aguan. Karena nama ini, seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh hukum,” terang Abraham Samad.
“Oleh karena itu, kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini, tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden,” terangnya lagi.
Selain memanggil Aguan, koalisi ini meminta KPK untuk memeriksa sejumlah pejabat baik pusat maupun daerah. Termasuk memeriksa Jokowi. Ini sesuai dengan kewenangan KPK yang punya hak memeriksa penyelenggara negara.
“Siapa penyelenggara? Mulai dari menteri sampai ke bawah di tingkat kabupaten, provinsi sampai yang paling di atas,” tegasnya.
Munculnya status PSN di PIK 2, menjadi sorotan setelah viralnya keberadaan pagar laut di pesisir Tangerang. Warga menuding pagar laut ini milik Aguan. Meski kemudian, ada kelompok nelayan yang mengklaim pagar laut ini milik mereka untuk mencegah abrasi dan ancaman tsunami. (*)
