JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, memastikan pemerintah akan memulai lelang pembangunan IKN tahap dua pada awal Agustus 2025. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan persiapan sudah rampung, termasuk perencanaan anggaran dan teknis pelaksanaan.
Basuki menyampaikan, lelang pembangunan IKN kali ini akan fokus pada pengembangan kawasan Legislatif dan Yudikatif. Termasuk pembangunan seluruh ekosistem pendukungnya. Selain itu, kegiatan ini menjadi kelanjutan dari pembangunan tahap pertama.
“Semua tahapan persiapan pembangunan tahap kedua telah selesai, termasuk penganggarannya. Ini merupakan kelanjutan dari pembangunan tahap pertama,” ujar Basuki.
Dia menambahkan, pemerintah terus mempercepat proses pemindahan aparatur sipil negara ke Nusantara. Hingga Juli 2025, sebanyak 1.170 pegawai Otorita IKN telah menempati hunian ASN. Sementara 109 tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan, juga mulai tinggal dan bekerja di kawasan tersebut.
Basuki menjelaskan bahwa Kementerian PAN-RB telah menyiapkan rencana pemindahan pegawai dari 15 kementerian secara bertahap. Pemerintah akan terus mendukung proses ini seiring mulainya lelang pembangunan IKN tahap dua.
Sejumlah instansi seperti Bank Indonesia, BIN, Kementerian PUPR, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terlibat dalam gelombang awal pemindahan ASN. Pemerintah menilai proses ini penting agar infrastruktur pemerintahan dapat segera berjalan efektif di ibu kota baru.
Di sektor transportasi, DPR RI telah menyetujui perubahan status Bandara VVIP Nusantara menjadi Bandara Umum. Langkah ini akan meningkatkan konektivitas kawasan dan memperkuat dukungan logistik terhadap hasil dari lelang pembangunan IKN yang sedang berlangsung.
Basuki memastikan, komitmen pemerintah dalam menjalankan setiap tahapan lelang pembangunan IKN secara transparan, profesional, dan tepat waktu. Ini demi mewujudkan pusat pemerintahan baru yang berfungsi optimal.
Pemerintah menargetkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung pada 2028. Otorita IKN terus mengebut pengerjaan infrastruktur demi memenuhi tenggat tersebut.
IKN, menjadi proyek ambisius di era Presiden Joko Widodo. Pemerintah mengundang para investor untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Kebutuhan anggaran untuk membangun IKN di mencapai Rp 446 Triliun. (*)
