BANTEN – Kades Kohod, Arsin akui kalau dia buta birokrasi dan tata pemerintahan. Terlebih birokrasi yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah. Hingga kemudian, muncul masalah sertifikat laut di Desa Kohod yang menjadi viral.
Kades Kohod, Arsin tengah menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam penerbitan sertifikat laut Tangerang. Baik yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) ataupun Sertifikat Hak Milik (SHM).
Terbitnya ratusan lembar sertifikat di atas laut Tangerang tersebut, menyeret nama Arsin. Warga dan petugas menduga, ada proses pemalsuan dokumen dari bawah sampai di tingkat atas.
Terkait tudingan ini, Kades Kohod Arsin melalui kuasa hukumnya, Yunihar memberikan bantahan. Menurutnya, Arsin buta tentang banyak urusan di birokrasi dan tata pemerintahan.
“Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM dan SHGB. Faktanya klien kami sebagai kades kohod sebagai korban, sebagai akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi,” kata Yunihar.
“(Klien kami) terlalu percaya pada pihak ketiga yang berinisial SP dan C,” tambahnya.
Dia menjelaskan pada pertengahan 2022 SP dan C menemui Arsin pada pertengahan 2022. Keduanya menawarkan bantuan untuk mengurus sertifikat tanah garap warga agar punya sertifikat. Lahan garapan warga ini berasal dari warisan orang tua masing-masing.
“Klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat dalam penerbitan SHM dan SHGB. Klien kami menduga itu semua diurus pihak ketiga tersebut,” katanya.
Arsin, Kades Kohod ini memberikan pengakuan dan menuduh pihak lain sudah membuatnya menjadi korban. Karena ulah pihak ke tiga ini, dia sekarang harus berurusan dengan banyak pihak dalam penerbitan sertifikat laut Tangerang.
“Saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain,” tegasnya (*)
