BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jumat (24/10/2025). Kedatangannya menjadi sorotan publik saling beradu argumen di media dengan Menteri Keuangan Purbaya.
Dalam kunjungan tersebut, KDM — sapaan akrab Dedi Mulyadi — meminta BPK Jawa Barat melakukan pendalaman terhadap alur kas Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
“Yang berwenang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat adalah BPK, karena mereka memiliki kewenangan melakukan audit,” tegas KDM.
Ia menjelaskan, audit oleh BPK sangat penting untuk menilai apakah Pemprov Jabar memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Saat ini, BPK juga tengah melakukan audit rutin terhadap keuangan Pemprov Jabar.
“Nanti akan terlihat apakah Pemprov Jabar sudah memiliki perencanaan keuangan yang baik dan pengelolaan yang tertib, baik dari dana transfer pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah,” papar KDM.
Selain menilai perencanaan dan pengelolaan keuangan, KDM menegaskan BPK juga akan memeriksa efektivitas belanja daerah agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menilai orientasi utama pemerintah daerah adalah memastikan hasil belanja dapat memberikan manfaat nyata bagi publik.
“Orientasinya jelas, agar belanja daerah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, audit BPK penting untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan publik,” ujarnya.
KDM menambahkan, langkah ini juga menjadi bentuk komitmen Pemprov Jabar dalam menjamin keterbukaan informasi keuangan daerah. Selain itu, seluruh proses belanja dan pengelolaan anggaran memang transparan dan publik dapat mengaksesnya.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa pengelolaan anggaran di Pemprov Jabar terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (*)
