News  

KDM Balas Kritikan Terkait Kebijakan Anak Masuk Barak TNI

Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) singgung kaum nyinyir yang sering memberi kritikan. KDM akhirnya balas kritikan tersebut. (doc/tiktok kdm)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) balas para kritikan terkait kebijakan yang mengirimkan anak nakal ke barak TNI. Kebijakan itu menuai pro dan kontra karena dianggap melanggar hak anak.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membuat keputusan yang mengundang pro dan kontra. Yakni mengirimkan anak nakal ke barak tentara. Selama di barak, tentara akan didik anak nakal hingga memiliki karakter kuat.

Salah satu alasannya agar bisa membentuk karakter anak yang lebih baik. Selain itu, orang tua dan sekolah sekarang sudah tidak sepenuhnya mampu mendidik anak.

Menurut KDM, mengirimkan anak ke barak TNI bukan untuk melatih mereka seperti militer. Namun untuk menghindarkan anak dari paparan negatif dari media sosial.

“Anak-anak menonton film tanpa pendampingan orang tua, itu melanggar hak anak. Dan kita tidak hanya diam,” katanya.

Atau saat anak melakukan tindakan kriminal, seperti terlibat pesta miras, kenakalan remaja sampai menciderai keluarga dengan senjata tajam.

“Selama ini kita hanya diam,” ujar KDM balas kritikan tersebut.

“Dan proses kita hanya dua. Pidana dan penjarakan anak,” katanya lagi.

KDM kembali balas kritikan tentang kebijakan tersebut karena belum mengetahui pembinaan di bakar TNI. Seperti membiasakan anak bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Atau merapikan tempat tidur dan pakaian masing-masing.

“Kalau anak dibangunkan waktu subuh, dimana letak salah dan pelanggarannya,” kata KDM.

KDM menyebut, hak anak justru terlihat saat mereka berada di barak TNI. Karena para pelatih mendidik mereka untuk tidur tidak terlalu larut, membiasakan tertib dan lainnya.

“Ini semangat militer, bukan militerisasi,” katanya.

Terakhir, KDM balas kritikan ini dengan menyebut mereka sebagai kaum nyinyir. Dia menyebut, memang harus kuat menghadapi kaum nyinyir ini yang selalu menyerang berbagai kebijakan pemerintah Jawa Barat. (*)

Exit mobile version