JAKARTA – Kisruh tambang di Raja Ampat dan perebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumut, terjadi karena ada pejabat bermental makelar. Mereka ini ada dan bergerak untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Hingga tindakan mereka justru tidak mencerminkan kepentingan nasional.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan 4 pulau menjadi bagian dari wilayah Provinsi Aceh. Keputusan ini mengakhiri sengketa administratif dengan Provinsi Sumatera Utara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Sementara kisruh Raja Ampat, nampaknya belum berakhir. Ini setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia masih memberikan kesempatan bagi PT GAG.
Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu mengatakan, kisruh di Raja Ampat dan 4 pulau di Aceh terjadi karena ada pejabat bermental makelar.
“Ada 2 menteri yang lakukan tindakan mirip,” ujar Said Didu di podcast youtube milik Akbar Faisal.
Dia lalu menuding ke 2 nama menteri yang bekerja di bawah Presiden Prabowo. Yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Raja Ampat. Satu lagi adalah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang posisi administratif 4 pulau yang masuk ke wilayah Sumatera Utara.
“Bahlil dan Tito lakukan kedua hal. Yakni gaya pemimpin bermental makelar. Yang mereka pikirkan adalah melindungi kepentingan kelompok. Serta mengabaikan kepentingan negara,” terangnya.
Dia merasa beruntung atas kecepatan langkah dari Presiden Prabowo. Karena hal seperti ini bisa dicegah, oleh pemimpin yang punya patriotisme dan nasionalisme.
“Prabowo punya itu, berkat sensitifitasnya, dia bisa bertindak cepat. Kalau orang-orang biasa mungkin terlambat,” katanya.
Dia menyebut, pulau Aceh yang masuk Sumatera Utara menjadi tanda tanya besar. Karena 4 pulau di Aceh ini kosong sementara kisruh di Raja Ampat, jelas-jelas ada kegiatan tambang.
“Ini kan pulau kosong. Tapi tiba-tiba jadi rebutan,” katanya. (*)
