JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji dan tunjangan bagi para hakim di Indonesia. Kenaikan ini diharapkan bukan sekadar peningkatan kesejahteraan semata, tetapi juga menjadi benteng moral untuk mencegah praktik korupsi di tubuh peradilan.
Plt Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyampaikan bahwa pihaknya memandang langkah tersebut sebagai upaya strategis dalam memperkuat integritas para aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan peradilan. Menurutnya, korupsi di sektor hukum sering kali berakar pada lemahnya pengawasan dan rendahnya imbalan yang tidak sebanding dengan tanggung jawab besar yang dipikul para hakim.
Dengan meningkatnya kesejahteraan, hakim diharapkan tidak lagi tergoda oleh tawaran-tawaran suap maupun tekanan pihak eksternal yang bisa memengaruhi independensi dan objektivitas dalam memutus perkara. KPK menilai bahwa pencegahan korupsi bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga perbaikan sistemik termasuk reformasi struktural dan kebijakan berbasis insentif yang sehat.
Di sisi lain, KPK tetap menekankan bahwa kenaikan gaji bukanlah jaminan mutlak untuk menghilangkan tindak pidana korupsi. Integritas pribadi, budaya organisasi, serta pengawasan internal yang kuat tetap menjadi pilar utama dalam menciptakan lembaga peradilan yang bersih. Oleh karena itu, KPK juga terus mendorong Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mengoptimalkan sistem pengawasan dan penegakan kode etik hakim.
Langkah pemerintah ini juga dinilai sebagai bentuk komitmen dalam memperbaiki kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan kesejahteraan, diharapkan hakim akan lebih fokus dalam menegakkan keadilan tanpa harus memikirkan tekanan ekonomi atau celah-celah gratifikasi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan gaji hakim melalui revisi struktur penghasilan yang tercantum dalam Peraturan Presiden. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh hakim di berbagai tingkat peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.
Masyarakat sipil dan kelompok pemantau peradilan juga mengapresiasi langkah ini, namun mereka tetap menyerukan agar transparansi, akuntabilitas, dan sistem pelaporan kekayaan terus diperkuat. Dengan begitu, reformasi peradilan tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga berdampak nyata dalam proses-proses hukum yang adil dan tidak berpihak.(*)
