JAKARTA – KPK memastikan masih menahan tiga mantan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry karena lembaga antirasuah belum menerima surat rehabilitasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Surat ini sebagai dasar perubahan status hukum mereka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan, proses pembebasan eks petinggi ASDP, Ira Puspadewi serta dua orang lainnya baru dapat terjadi setelah KPK menerima surat rehabilitasi.
“Pagi ini kami masih menunggu surat keputusan rehabilitasi tersebut sebagai dasar proses pengeluaran dari rutan,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menegaskan, lembaganya menghormati keputusan Presiden sebagai hak prerogatif. Meski begitu, KPK masih menunggu surat rehabilitasi bagi eks petinggi ASDP tersebut.
Ia menjelaskan, ketiga mantan petinggi ASDP ini sebelumnya telah menerima vonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 November 2025. Vonis ini terkait kasus akuisisi dan KSU PT Jembatan Nusantara.
Asep menyebut seluruh proses penegakan hukum oleh KPK sudah melalui uji formil dan mekanisme praperadilan.
“Pengajuan praperadilan para tersangka sudah ditolak, sehingga langkah kami dari sisi materil maupun formil telah terbukti sesuai ketentuan,” tegasnya.
Presiden Prabowo menandatangani surat rehabilitasi bagi tiga mantan petinggi ASDP yang tersangkut kasus korupsi Kerja Sama Usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Selain Ira Puspadewi, penerima rehabilitasi adalah Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan keputusan Presiden Prabowo untuk memberikan rehabilitasi, Selasa (25/11/2025) malam di Jakarta. Dia memberikan penjelasan bersama Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya. (*)
