JAKARTA – Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda memaparkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Selasa (4/2/202). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu politik luar negeri Indonesia. Termasuk alasan Indonesia masuk atau Board of Peace (BOP), badan yang bertujuan membantu penyelesaian konflik Palestina.
Hassan mengatakan, Presiden Prabowo memberikan penjelasan langsung mengenai berbagai aspek diplomasi yang bersifat konfidensial.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan berharga karena kami mendapatkan penjelasan yang lebih utuh langsung dari Presiden. Termasuk hal-hal yang selama ini tidak diketahui publik,” ujar Hassan.
Hassan menyebut Indonesia memutuskan masuk dalam BOP dengan alasan setelah dua tahap konsultasi dengan sejumlah negara muslim. Konsultasi pertama terjadi di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, akhir tahun lalu. Lalu Indonesia menggelar pembahasan dengan 7 negara Islam lainnya sebelum mengambil keputusan bergabung.
Ia menilai kehadiran delapan negara mayoritas Muslim dalam badan tersebut penting sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Langkah ini relevan untuk menghindari dominasi negara tertentu dalam proses perdamaian.
Bantuan untuk Palestina
Terkait kontribusi Indonesia, Hassan menegaskan pemerintah belum menetapkan keputusan final mengenai jumlah dana untuk membantu Palestina. Namun, dana tersebut harus memberikan dampak langsung bagi rakyat Palestina.
Hassan juga menanggapi perdebatan publik mengenai tidak adanya PBB dalam pembentukan BOP. Mekanisme tersebut bukan hal baru dalam praktik diplomasi internasional.
“Dalam sejarah, banyak penyelesaian konflik yang dilakukan di luar kerangka PBB. Indonesia sendiri pernah mengalaminya saat perundingan dengan Belanda dan dalam proses pengembalian Irian Barat,” ucap Hassan.
Ia menegaskan Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan kelanjutan keterlibatannya dalam Board of Peace. Pemerintah, akan terus mengevaluasi proses agar tetap sejalan dengan tujuan utama, yakni membantu rakyat Palestina.
“Setidaknya saat ini bantuan kemanusiaan sudah mulai mengalir dan akses di perbatasan Rafah telah dibuka. Itu membantu mengurangi penderitaan rakyat Palestina,” katanya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/2/2026). Pertemuan tersebut membahas arah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Sekitar 20 mantan pejabat dan pakar menghadiri pertemuan tersebut untuk memberikan masukan mengenai posisi Indonesia di tingkat global. (*)
