JAKARTA – Massa Aksi Bawa 9 Tuntutan Prabowo menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025), untuk memperingati Hari Tani Nasional. Aksi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perkumpulan petani dari banyak daerah di Indonesia.
Massa yang mulai memenuhi depan Gedung DPR/MPR sejak pukul 09.20 WIB. Mereka mengibarkan bendera dan membentangkan spanduk sebagai simbol perlawanan.
Selain spanduk, peserta aksi juga membawa hasil bumi berupa buah dan sayuran. Mereka mengikatkan hasil panen itu pada batang kayu sebagai pesan simbolik perjuangan petani.
Koordinator aksi berteriak, “Hidup petani!”. Massa langsung menjawab serempak, “Hidup!”.
Dalam orasi, mereka menyampaikan harapan agar perjuangan ini membawa jawaban bagi petani di berbagai daerah. Mereka juga menekankan tekad untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih layak.
Koordinator kembali bertanya, “Setuju?”. Massa pun menjawab tegas, “Setuju!”.
Para peserta aksi menegaskan bahwa mereka menyoroti 24 masalah struktural yang menghimpit petani. Selain itu, mereka membawa 9 tuntutan yang ditujukan kepada DPR dan pemerintah.
Massa Aksi Bawa 9 Tuntutan dan Daftar Masalah Struktural
Masalah struktural yang mereka angkat mencakup ketimpangan penguasaan tanah, pengusiran warga desa, hingga konflik agraria yang makin parah. Mereka juga menyoroti represifitas aparat, janji palsu reforma agraria, monopoli tanah, serta korupsi di sektor agraria.
Peserta aksi mengecam privatisasi pesisir, perluasan tambang yang mengorbankan rakyat, dan sistem pangan liberal. Mereka menolak perampasan tanah melalui Bank Tanah, konversi lahan pertanian tanpa kendali, serta pemborosan APBN/APBD.
Sembilan tuntutan mereka menegaskan desakan agar Presiden dan DPR menjalankan Reforma Agraria. Tuntutan itu termasuk redistribusi tanah, pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria, serta pengesahan RUU Reforma Agraria.
Mereka juga meminta pencabutan UU Cipta Kerja, pemenuhan hak perumahan, penghentian represifitas aparat, dan penarikan TNI-Polri dari program pangan nasional.
Selain itu, mereka menuntut penghentian izin konsesi tambang, kehutanan, dan perkebunan yang merampas tanah rakyat. Para peserta aksi juga menegaskan pentingnya pengembalian tanah kepada petani sebagai prioritas reforma agraria.
Terakhir, mereka mendorong pemerintah memprioritaskan APBN/APBD untuk pembangunan infrastruktur pertanian, subsidi pupuk, dan koperasi petani. Mereka juga menuntut industrialisasi pertanian berbasis ekonomi kerakyatan demi kedaulatan pangan dan penghapusan kemiskinan. (*)
