Miris, Puskesmas di Cilacap Pakai Lahan Desa

Kepala Dinas Kesehatan Cilacap, dr Pramesti Griyana Dewi menggunting pita tanda selesainya rehab Puskesmas Majenang 1, Sabtu (23/12/2023). Menurutnya, masih ada beberapa Puskesmas di Cilacap yang pakai lahan desa. (haryadi nuryadin/bercahayanews.com)

CILACAP – Sejumlah Puskesmas di Kabupaten Cilacap, ternyata ada yang pakai lahan desa. Alias belum semuanya berada di lahan milik sendiri. Bahkan ada yang memakai lahan milik Kementerian Keuangan RI. Hal ini membuat pemerintah kesulitan untuk membangun atau memperbaiki jika ada kerusakan. Termasuk mengikuti aturan Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.

Dalam Permenkes ini, mengatur secara detail bangunan puskesmas. Mulai dari desain tata letak dan pemisahan ruang infeksius dengan non infeksius.

Permenkes ini juga membagi status puskesmas rawat inap dan non rawat inap. Juga membagi dalam 3 kategori yakni perkotaan, perdesaan dan daerah terpencil.

Di tiap kategori ini, regulasi dengan jelas mengatur sarana dan prasaran yang harus ada.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dr Pramesti Griyana Dewi mengakui masih ada Puskesmas yang berada di lahan milik desa.

“Masih ada yang pakai lahan desa,” katanya usai meresmikan rehab Puskesmas Majenang 1, Sabtu (23/12/2023).

Karena status lahan milik orang lain, katanya maka Puskesmas tidak bisa membangun untuk bisa mengikuti permenkes tersebut. Apalagi jika masih berada di lahan milik kementerian.

Dia mencontohkan Puskesmas Kesugihan 2 yang pakai lahan desa. Atau Puskesmas Cilacap Tengah 2 yang ada di lahan milik Kementerian Keuangan. Demikian juga dengan Puskesmas Cilacap Selatan 1 yang status lahannya masih jadi kendala.

Karenanya, dinas berupaya agar seluruh puskesmas di Cilacap ada kejelasan masalah status lahan. Dengan demikian, pemerintah bisa membangun puskesmas.

“Kita penyelesaian dulu status lahannya. Baru setelah itu kita bangun agar sesuai dengan Permenkes. Karena bangunan ini harus sesuai Permenkes,” katanya.

Dia berharap agar masalah status lahan ini bisa selesai meski harus bertahap.

“Aturan sesuai luasan. Dan status tanah sangat penting. Jika di tanah desa tidak boleh membangun. Apalagi tanah milik kementerian lainnya. Semua harus kita ubah dulu,” tegasnya.

Sementara itu, rehab Puskesmas Majenang 1 sudah selesai. Selama rehab, petugas menempati bangunan lain yang ada di lokasi terpisah. (*)