Jeddah – Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendi, menyoroti persoalan distribusi makanan jemaah haji Indonesia oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dia menyebut proses distribusi masih belum optimal dan perlu ada perbaikan agar tepat sasaran. Meskipun, kualitas makanan untuk jemaah haji ini tidak ada masalah sama sekali.
“Tempat pemrosesan makanannya sangat bagus, higienis, dan standarnya juga tinggi. Dari sisi pengelolaannya saya kira sangat baik,” kata Muhadjir.
Muhadjir bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi meninjau langsung fasilitas pengolahan makanan. Namun, ia menemukan adanya ketidaktepatan dalam pembagian makanan siap saji kepada jemaah.
Menurutnya, distribusi makanan jemaah haji seharusnya memakai metode personal atau by name. Dan bukan berdasarkan jumlah kelompok. Akibatnya, ada beberapa jemaah yang tidak mendapatkan menu makanan tersebut.
Dia lalu menyarankan agar kemasan menu makanan tersebut, ada label bertuliskan nama tiap jemaah. Dengan begitu, tiap jemaah akan menerima dan tidak ada yang terlewat satupun.
“Kemarin banyak yang tidak kebagian karena distribusinya per kelompok, bukan by name. Mestinya ada label nama supaya saat dikirim ke hotel, jemaah tahu ini untuk siapa,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya ketertiban distribusi, mengingat makanan siap saji ini memiliki daya simpan yang mencapai satu tahun. Bahkan, tak sedikit jemaah yang membawanya pulang ke Tanah Air sebagai oleh-oleh.
“Karena itu, distribusinya harus benar-benar tertib agar jemaah yang membutuhkan menerima haknya,” tegasnya.
BPKH menyediakan makanan untuk jemaah haji guna mendukung kebutuhan konsumsi saat masa pra dan pasca Armuzna. Armuzna menjadi momen ketika mobilitas jemaah sangat tinggi. Muhadjir menilai program ini sudah sangat baik dan hanya perlu penyempurnaan di sisi manajemen.
“Saya berharap ke depan ada perbaikan terkait distribusi makanan untuk jemaah haji. Biar lebih presisi dan tidak menimbulkan masalah di lapangan,” tegasnya. (*)
