INDRAMAYU – Ratusan nelayan Eretan Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam Serikat Nelayan Cumi, menggelar aksi demo menolak pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) di kapal-kapal mereka. Para nelayan menganggap sistem pelacakan tersebut hanya menambah beban operasional.
Koordinator aksi, Luki Mukhtar, menegaskan penolakan tegas terhadap pemasangan VMS maupun Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).
“Kami menolak pemasangan VMS karena alat ini tidak memberi manfaat bagi nelayan. Sebaliknya, alat ini justru menambah beban operasional dan berpotensi mencari-cari kesalahan nelayan,” tegas Luki di sela-sela aksi demo nelayan Indramayu tersebut.
Ia menilai, sistem komunikasi konvensional seperti radio sudah cukup untuk memantau posisi kapal dan menjalin komunikasi dengan nahkoda.
“Radio sudah cukup. Kami bisa langsung tanya posisi kapal ke nahkoda. Tidak perlu VMS, karena alat itu hanya menguntungkan pihak tertentu dan memberatkan kami,” sambungnya.
Luki juga mengecam beban nelayan karena harus menanggung pengadaan alat tersebut. Ia menyebut harga pemasangan VMS mencapai Rp17 juta per kapal, belum termasuk pajak tahunan.
“Kami sudah bayar pajak hasil tangkap sebesar 5 persen. Tapi kami tidak pernah tahu ke mana perginya uang pajak itu. Mana feedback-nya untuk nelayan?” ungkapnya.
Luki menambahkan, para nelayan Indramayu sudah punya alat konvensional dan tidak butuh tambahan alat baru.
“Kita sudah cukup punya alat untuk monitoring atau komunikasi. Kita sudah cukup dengan yang namanya radio bisa komunikasi dengan nahkoda secara langsung,” katanya.
“Alat ini bisa mengetahui posisinya secara langsung dengan menanyakannya, kita tidak perlu memasang VMS,” lanjutnya.
Aparat keamanan akhirnya membubarkan aksi secara damai setelah berhasil memfasilitasi negosiasi antara perwakilan nelayan dan pihak berwenang. Kedua belah pihak sepakat menggelar audiensi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.
Nelayan Indramayu mengancam akan kembali menggelar demo susulan dengan jumlah massa lebih besar. (*)
