JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, menyoroti banjir yang melanda sejumlah wilayah Bali dan menegaskan pentingnya pembenahan pengelolaan sampah di Bali. Ia menilai krisis sampah yang di Bali sudah sangat buruk karena tidak ada pengelolaan yang tepat. Kondisi ini menjadi faktor utama yang memperparah dampak banjir di daerah wisata tersebut.
“Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tidak tertangani di Bali justru memperburuk dampaknya. Pemerintah harus segera membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus memperbaiki tata kelola sampah secara nasional,” kata Jamaludin, Kamis (18/9/2025).
Ia merujuk pada peringatan BMKG mengenai potensi hujan ekstrem setara curah hujan satu bulan dalam satu hari di Bali. Kondisi ini, menurutnya, harus ada tindak lanjut yang serius melalui pembenahan sistem pengelolaan sampah.
Jamaludin juga mendorong agar APBN 2026 memprioritaskan pengelolaan sampah di Bali. Ia menekankan perlunya integrasi data BMKG, BPBD, dan KLH untuk memperkuat sistem peringatan dini serta mengembangkan pengelolaan sampah berbasis teknologi dan ekonomi sirkular.
Sebagai contoh, ia menyinggung keberhasilan Pulau Nusakambangan yang sebelumnya darurat sampah. Namun kini mencapai zero sampah berkat tata kelola yang diterapkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Jamaludin meminta pemerintah daerah segera mempercepat investasi pada bank sampah digital, teknologi daur ulang, hingga pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).
“Ketahanan lingkungan adalah bagian dari ketahanan nasional. DPR akan mengawal agar APBN 2026 benar-benar mengalokasikan dana memadai untuk mitigasi dan adaptasi iklim,” tegasnya.
Banjir melanda sejumlah wilayah Bali pada 10 September 2025 dan kembali merendam kawasan Denpasar serta Badung pada 15 September 2025. Presiden Prabowo Subianto bahkan meninjau langsung dampak banjir t pada 13 September 2025. (*)
