JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggandeng sejumlah Kejaksaan Negeri (Kejari) di daerah untuk usut dan mempercepat pengungkapan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kejagung mengambil langkah ini karena kasus tersebut melibatkan distribusi di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penyelidikan kasus korupsi Chromebook tidak hanya oleh penyidik di Gedung Bundar. Namun juga melibatkan penyidik Kejari di berbagai daerah.
“Jumlah penyidik di Jampidsus terbatas, sehingga kejari daerah kita libatkan dan sudah menerima surat perintah resmi,” ujarnya, Jumat, 8 Agustus 2025.
Kejagung dalam usut korupsi Chromebook ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi di Kemendikbudristek terkait program digitalisasi pendidikan periode 2019–2022. Hingga kini, penyidik Kejagung sudah menetapkan orang sebagai sebagai tersangka. Masing-masing adalah Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar di Drekitorat Jenderal PAUD-Dikdasmen 2020–2021. Lalu ada Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek 2020 dan Jurist Tan (Stafsus Mendikbudristek). Terakhir ada Ibrahim Arief, rekanan konsultan.
Salah satu kejari dilibatkan Kejagung usut korupsi Chromebook adalah Kejari Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kasi Intel Kejari Mataram, Muhammad Harun Al Rasyid, mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan data dan bahan keterangan terkait pengadaan laptop Chromebook di Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk sekolah dasar (SD) pada 2022–2024.
Dalam proses Kejagung usut korupsi Chromebook di Mataram, penyidik menemukan ada 40 SD penerima Chromebook. Ini terdiri atas 25 sekolah pada 2022, 13 sekolah pada 2023, dan dua sekolah pada 2024. Seluruhnya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan anggaran Rp 3,1 miliar pada 2022, Rp 1,6 miliar pada 2023, dan Rp 199 juta pada 2024.
Kejagung memastikan saat usut korupsi Chromebook ini akan dilakukan secara menyeluruh di berbagai daerah. Termasuk memeriksa aliran anggaran dan kualitas perangkat yang masuk ke sekolah. (*)
