JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan menambah dana pemerintah Bank Jakarta guna memperkuat pembiayaan sektor produktif. Termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah DKI Jakarta.
Kebijakan ini lahir usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Pramono meminta agar Pemprov DKI dapat memanfaatkan dana pemerintah yang selama ini ada di bank-bank Himbara. Tujuannya untuk mendukung pembiayaan badan usaha milik daerah (BUMD).
“Kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang ditempatkan di Himbara agar bisa digunakan juga untuk BUMD-BUMD di Jakarta,” ujar Pramono.
Menanggapi hal tersebut, Menkeu Purbaya menyatakan kesiapannya untuk menambah penempatan dana pemerintah Bank Jakarta. Pemerintah sebelumnya telah menempatkan dana Rp200 triliun di lima bank milik negara dalam bentuk deposito on call.
“Saya taruh di Himbara yang Rp200 triliun. Bagaimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta? Saya sudah tanya Pak Gubernur, katanya Bank Jakarta bisa menyerap,” kata Purbaya.
Ia memperkirakan nilai penempatan dana pemerintah Bank Jakarta akan berkisar antara Rp10 triliun hingga Rp20 triliun. Dana tersebut untuk memperluas akses pembiayaan kredit bagi UMKM dan sektor usaha lainnya di ibu kota.
“Dalam waktu dekat jumlah pastinya akan kami hitung. Tapi kalau 10–20 triliun, saya kira bisa diserap,” tambahnya.
Selain Bank Jakarta, Kemenkeu juga mempertimbangkan penempatan dana di salah satu bank daerah di Jawa Timur. Langkah tersebut bagian dari program pemerintah untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif.
Sejak 12 September 2025, Kemenkeu telah memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke bank-bank Himbara. Yakni ke Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, serta BSI Rp10 triliun. (*)
