JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah memperkirakan kebutuhan infrastruktur Indonesia untuk pembangunan nasional periode 2025 hingga 2029 mencapai USD625,37 miliar atau setara Rp10.302 triliun (asumsi kurs Rp16.475 per USD). Ia memaparkan angka tersebut dalam forum International Conference Infrastructure 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Pemerintah terus mendorong pemenuhan kebutuhan infrastruktur dengan memperluas konektivitas serta menyediakan akses infrastruktur yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Sri Mulyani menekankan bahwa langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat.
Sri Mulyani memaparkan kepada para pelaku industri, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan bahwa kebutuhan infrastruktur untuk periode 2025 hingga 2029 diperkirakan sekitar USD625 miliar. Pemerintah menargetkan investasi tersebut sebagai upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah mengakui bahwa keterbatasan kapasitas pembiayaan menjadi tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur Indonesia.
Partisipasi Swasta dan BUMN Jadi Solusi Strategis
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah menghadapi kesenjangan pendanaan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah mengajak BUMN dan sektor swasta untuk berperan aktif dalam menutup kekurangan tersebut melalui berbagai skema pendanaan yang inovatif.
Pemerintah menargetkan kontribusi BUMN dan sektor swasta masing-masing sebesar USD187,61 miliar atau 30 persen guna memenuhi kebutuhan infrastruktur Indonesia. Sri Mulyani juga mendorong terwujudnya kerja sama lintas sektor agar pembangunan infrastruktur nasional dapat terus berjalan secara berkelanjutan.
APBN saat ini sudah berhasil menarik investasi sebesar USD18,8 miliar untuk mendukung kebutuhan infrastruktur Indonesia, meliputi proyek-proyek strategis di bidang transportasi, energi, hingga pengelolaan air. Capaian ini membuktikan komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan inklusif.
Sri Mulyani menyatakan pemerintah menjaga iklim investasi. Tujuannya agar kebutuhan infrastruktur Indonesia berdampak bagi ekonomi dan rakyat. Pemerintah sadar anggaran terbatas. Mereka menggandeng swasta untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur Indonesia. (*)