JAKARTA – Akademisi Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan menegaskan, tata kelola MBG yang tidak sehat menjadi penyebab siswa keracunan. Pelibatan militer di program Makan Bergizi Gratis membuat pengelolaan semakin kacau.
“Program MBG ini tidak sehat, bukan hanya karena sudah ribuan anak keracunan, tapi pengelolaannya sendiri juga tidak sehat karena melibatkan militer terlalu jauh ke urusan sipil. Apalagi terkait pendidikan di area dan situasi normal, bukan di situasi konflik atau perang,” katanya dikutip dari NU Online.
Subkhan meminta pemerintah menghentikan MBG untuk sementara dan segera mengevaluasi konsep, gagasan, tata kelola, hingga teknis pelaksanaan.
Politik dan Militer sebagai Penyebab Siswa Keracunan
Subkhan menilai kepentingan politik ikut memperburuk tata kelola dan menjadi penyebab siswa keracunan dalam program MBG. Ia menegaskan, pendidikan merupakan ranah sipil yang semestinya bebas dari intervensi militer.
“Program MBG ini sekali lagi tidak sehat ketika militer intervensi terlalu jauh,” tegasnya.
Ia mencontohkan situasi aman seperti di Jawa justru berubah tidak aman karena MBG hadir dan menyebabkan keracunan.
“Tapi ini di daerah yang aman-aman saja, yang justru jadi tidak aman ketika MBG datang dan meracuni anak-anak. Mengapa? Ya, karena yang mengerjakan adalah pihak yang bukan job desk-nya di situ,” jelas Subkhan.
Ia menambahkan, keterlibatan militer juga menutup peluang kerja bagi generasi muda yang seharusnya bisa berperan dalam program pangan sehat.
Baginya, penempatan militer di urusan distribusi makanan sekolah juga menjadi penyebab siswa keracunan karena mengubah ritme belajar di sekolah.
“Intervensi terlalu jauh juga tidak sehat bagi sekolah, karena guru di sekolah ada di bawah bayang-bayang militer, jadi tidak berani bersuara, walau mereka jadi bertambah beban kerjanya, yang sangat mungkin mengubah ritme belajar di sekolah karena hadirnya MBG,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengakui program MBG telah menyebabkan 5.000 siswa keracunan. Ia menyebutkan data dari berbagai lembaga, seperti BGN mencatat 5.080 korban, Kemenkes mencatat 5.207 korban, dan BPOM mencatat 5.320 korban hingga September 2025. Qodari menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti data tersebut agar kasus serupa tidak berulang. (*)
