JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi negara berkembang melalui pemanfaatan New Development Bank dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil.
Dalam sesi bertema Strengthening Multilateralism, Economic-Financial Affairs, and Artificial Intelligence, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendorong multilateralisme yang inklusif di tengah dinamika geopolitik global. Ia juga menyoroti peran strategis New Development Bank dalam mendukung pembangunan negara-negara global south.
“Presiden menekankan perlunya penguatan kemitraan ekonomi antar negara berkembang dan pentingnya pemanfaatan New Development Bank secara lebih optimal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai sesi pertemuan.
Airlangga menyebut Indonesia siap bergabung aktif di New Development Bank. Ini sebagai langkah untuk mengakses pembiayaan pembangunan berkelanjutan,. Terutama untuk proyek infrastruktur, energi bersih, dan transformasi digital.
Dalam laporannya, New Development Bank menyebut ada 120 proyek yang tengah berjalan, termasuk proyek clean energy, infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan.
“Total nilai investasi di seluruh proyek ini mencapai 39 miliar dolar AS,” tambah Airlangga.
Presiden Prabowo juga mengusulkan inisiatif South-South Economic Compact untuk memperluas perdagangan ekonomi di antara negara-negara selatan. Inisiatif tersebut akan menjadikan BRICS sebagai motor penggerak perdagangan, investasi dan rantai pasok bagi negara berkembang.
“Presiden ingin BRICS menjadi kekuatan utama dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan berimbang,” kata Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 mengeluarkan 4 poin penting sebagai hasil dari rangkaian acara. Kesepakatan ini tertuang dalam Leaders’ Declaration.
Dalam Leaders’ Declaration ada 4 poin penting yang menjadi kesepakatan. Poin pertama tentang reformasi global. Kedua berisi perdamaian dunia dan kerja sama ekonomi serta keuangan. Poin ketiga yakni isu perubahan iklim. Sementara poin terakhir membahas tentang aspek budaya dan pembangunan sumber daya manusia. (*)
