JAKARTA – Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk membereskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia juga memutuskan untuk merombak jumlah komisaris setelah menilai jumlah mereka berlebihan.
Kemarahan Prabowo muncul karena jumlah komisaris di BUMN yang berlebihan membuat perusahaan milik negara mengalami kerugian. Kondisi ini ia anggap sebagai hambatan besar bagi kinerja BUMN.
Aset BUMN Indonesia, menurut Prabowo, bernilai lebih dari US$ 1.000 triliun. Ia menegaskan bahwa BUMN seharusnya mampu menyumbang minimal US$ 50 miliar kepada negara agar APBN tidak mengalami defisit.
Dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Senayan, Prabowo Subianto menyebut pengelolaan BUMN selama ini tidak masuk akal karena perusahaan merugi tetapi komisarisnya terlalu banyak. Danantara ia tugaskan untuk segera memperbaiki kondisi tersebut.
Kritik keras dilontarkan Prabowo Subianto kepada komisaris yang menerima tantiem besar. Ia mencontohkan adanya komisaris yang hanya rapat sebulan sekali tetapi mendapatkan tantiem hingga Rp 40 miliar setahun.
Menurut Prabowo Subianto, tantiem hanyalah akal-akalan. Karena itu, ia memutuskan untuk memangkas jumlah komisaris menjadi maksimal enam orang, bahkan jika memungkinkan hanya empat atau lima, sekaligus menghapuskan tantiem.
Instruksi tegas juga diberikan Prabowo Subianto kepada Danantara untuk menghentikan pemberian tantiem, termasuk kepada direksi. Ia menegaskan bahwa direksi tidak berhak menerima tantiem jika perusahaan merugi dan keuntungan harus murni, bukan hasil manipulasi.
Direksi dan komisaris yang keberatan dengan kebijakan ini, kata Prabowo Subianto, sebaiknya mengundurkan diri. Ia menekankan bahwa banyak anak muda yang siap dan mampu menggantikan mereka demi kemajuan BUMN. (*)
