JAKARTA – Pemerintah langsung bergerak menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan perbaikan pelaksanaan MBG. Yakni dengan penguatan tata kelola program secara menyeluruh.
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi tingkat menteri dan pimpinan lembaga. Agenda rapat yakni merumuskan langkah konkret untuk perbaikan pelaksanaan MBG.
“Saya sampaikan betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tegas Zulkifli Hasan.
Langkah-Langkah Perbaikan Pelaksanaan MBG
Pemerintah kemudian mengambil sejumlah langkah perbaikan pelaksanaan MBG.
- Pemerintah menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.
- Pemerintah mengevaluasi disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak hanya di lokasi terdampak.
- Pemerintah memperbaiki proses sanitasi dengan mengawasi kualitas air dan pengelolaan limbah secara nasional.
- Pemerintah memastikan keterlibatan lintas sektor dengan mendorong kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan aktif berperan dalam proses strategis perbaiki pelaksanaan MBG.
- Pemerintah mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi administratif semata.
“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Menko Zulkifli.
Pemerintah meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengoptimalkan peran Puskesmas. Demikian juga dengan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Mereka diminta melakukan pemantauan rutin dan berkala demi memperbaiki pelaksanaan MBG.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa seluruh langkah dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Ia menilai keterbukaan ini membuat masyarakat yakin makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.
“Seluruh proses ini kami lakukan terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
Percepatan Sertifikasi SLHS
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) di seluruh dapur MBG. Ia menegaskan percepatan ini sebagai langkah Strategis Perbaiki Pelaksanaan MBG untuk menjamin standar kebersihan, kualitas SDM, dan proses pengolahan makanan.
“Pemerintah berkomitmen mempercepat proses sertifikasi SPPG,” ujar Budi. Ia menegaskan bahwa setiap SPPG harus memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar pengolahan makanan.
Budi Gunadi Sadikin kemudian menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan percepatan sertifikasi selesai dalam waktu satu bulan.
“Kami dan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” lanjut Menkes.
Pemerintah menjadwalkan rapat koordinasi lanjutan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan. (*)
