CILACAP – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Teti Rohatiningsih, menegaskan pentingnya 4 pilar kebangsaan sebagai pondasi bernegara. Sekaligus menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Pertemuan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (30/6/2025).
Teti menyampaikan bahwa 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Ke 4 pilar kebangsaan ini adalah adalah pondasi konstitusi, bernegara dan moral yang tak terpisahkan dari kehidupan warga negara Indonesia.
“Empat pilar ini bukan sekadar slogan, tapi ini adalah pondasi bernegara yang harus menjadi basis moral dan etika seluruh masyarakat,” tegas Teti.
Teti juga menyoroti tantangan yang generasi muda di era digital. Menurutnya, kemajuan teknologi informasi membawa dampak ganda. Di satu sisi, teknologi mempercepat arus informasi dan mendukung efisiensi kerja. Namun di sisi lain, justru teknologi yang mengendalikan para penggunanya.
“Alih-alih memanfaatkan teknologi, kita justru dimanfaatkan teknologi. Ini yang perlu kita sadari bersama,” ujarnya.
Oleh karena itu, Teti menekankan perlunya internalisasi 4 pilar sebagai pondasi bernegara dalam perilaku sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Ia menyebut Pancasila ada penerapan dan aplikasi dalam tindakan dan interaksi sosial. Hingga tidak hanya menjadi bahan wacana, diskusi atau hanya menjadi pemahaman semu masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam sikap merasa paling benar atas pemahaman sendiri, terutama dalam hal ideologi dan nilai kebangsaan.
“Boleh menyukai sesuatu, tetapi jangan merasa itu yang paling benar. Kita perlu bersikap bijak dan menghormati perbedaan,” tandasnya.
Sosialisasi ini melibatkan sekitar 150 peserta dari masyarakat Kecamatan Bantarsari itu. Ini bagian dari komitmen Teti Rohatiningsih dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya merawat nilai-nilai kebangsaan di tengah arus globalisasi. Terutama bagi masyarakat di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII. (*)
