News  

Instruksi Khusus dari Prabowo, Dapur MBG Wajib Punya Ini

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Kertanegara, Minggu (05/10/2025) malam. Dalam rapat itu Prabowo memberi instruksi khusus agar semua dapur MBG menambah peralatan uji tes. (doc/setneg)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan instruksi Prabowo ke dapur MBG agar seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera melengkapi diri dengan fasiltias khusus. Yakni berupa alat sterilisasi, perangkat uji makanan (test kit), dan filter air bersih. Instruksi khusus ini dia berikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam pertemuan di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara.

“Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri dan anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan berbagai program, antara lain MBG, Koperasi Desa, Kampung Nelayan, Ketahanan Pangan dan Energi, Stimulus Ekonomi, dan berbagai program lainnya,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Teddy menambahkan, Presiden juga memberikan instruksi khusus bagi seluruh dapur MBG melalui Kepala BGN. Sekaligus memberi tenggat waktu pelaksanaan instruksi agar semua dapur MBG memiliki alat uji makanan dan filter air.

“Presiden menegaskan kepada Kepala BGN, paling lambat minggu depan seluruh dapur harus sudah ada test kit untuk mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dengan air hangat, serta alat khusus untuk mencegah bakteri. Selain itu, juga wajib tersedia filter air bersih,” ujar Teddy.

Menurut Teddy, evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi salah satu agenda utama dalam rapat tersebut. Instruksi Prabowo ke dapur MBG itu juga bertujuan memastikan kualitas makanan aman dan higienis.

Selain memberikan instruksi ke dapur MBG, Presiden Prabowo turut menyoroti sejumlah program prioritas lain. Seperti penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan Kampung Nelayan, peningkatan ketahanan pangan dan energi. Juga pemberian stimulus ekonomi menjelang akhir tahun 2025.

Presiden juga memerintahkan bagi Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Yakni untuk melakukan pemeriksaan kondisi pondok pesantren di berbagai daerah. Hal ini untuk mencegah tragedi seperti yang terjadi di Ponpes Al-Khoziny. (*)