JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan larangan kembang api di Jakarta pada malam pergantian Tahun Baru 2026. Kebijakan tersebut melalui surat edaran dan berlaku untuk seluruh kegiatan yang memerlukan perizinan. Larangan ini untuk semua kegiatan milik pemerintah maupun pihak swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan keputusan usai rapat internal dan akan berlaku di seluruh wilayah ibu kota.
“Untuk seluruh Jakarta, baik kegiatan yang diadakan pemerintah maupun swasta, kami meminta tidak ada kembang api,” ujar Pramono, Senin (29/12/2025).
Pramono menjelaskan larangan kembang api di Jakarta, mencakup seluruh kegiatan di lokasi keramaian. Seperti di hotel, pusat perbelanjaan, dan berbagai acara hiburan lain yang memerlukan izin dari Pemprov DKI Jakarta.
“Semua kegiatan yang membutuhkan perizinan, baik di hotel, mal, maupun acara lainnya, kami minta tidak mengadakan kembang api,” katanya.
Pemprov DKI Jakarta menyebut, larangan kembang api di Jakarta sebagai bentuk empati atas musibah bencana yang terjadi di sejumlah daerah, khususnya di wilayah Sumatra.
“Tahun ini kami memilih tidak ada kembang api. Kami ingin menyambut tahun baru dengan doa bersama karena musibah yang terjadi menyangkut kita semua,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani memberi dukungan terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Ia menilai larangan kembang api di wilayah Jakarta mencerminkan sikap empati terhadap korban banjir dan longsor di Sumatra.
Rany mengungkapkan perayaan malam tahun baru di Jakarta biasanya menarik banyak pendatang dari luar daerah dan meningkatkan tingkat hunian hotel di sekitar lokasi perayaan.
“Penduduk Jakarta saat malam tahun baru bukan hanya warga DKI, tetapi juga banyak pendatang. Hotel-hotel di sekitar lokasi perayaan biasanya sudah penuh dipesan,” ujarnya, Minggu, 28 Desember 2025.
“Dalam situasi seperti ini, kita harus menerima kebijakan tersebut sebagai bentuk empati kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” katanya. (*)