POSO – Kerusakan akibat gempa bermagnitudo 5,7 yang mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, terus meluas. Berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Poso hingga Jumat (25/7/2025), jumlah rumah rusak mencapai 106 unit. Dari total tersebut, 14 rumah mengalami rusak berat dan 92 lainnya rusak ringan.
Kerusakan akibat gempa di Poso juga terjadi pada fasilitas umum. Yakni satu fasilitas pendidikan dan satu tempat ibadah. Kedua bangunan ini mengalami kerusakan,, meski hanya mengalami kerusakan ringan. BNPB mencatat, empat warga mengalami luka ringan.
Selain itu, gempa di Poso ini memaksa 609 kepala keluarga atau 2.011 jiwa harus mengungsi sementara ke lokasi yang lebih aman. Mereka berasal dari empat desa yang tersebar di dua kecamatan, yakni Desa Tokilo, Tindoli, dan Tolambo di Kecamatan Pamona Tenggara serta Desa Pendolo di Kecamatan Pamona.
Sebagai langkah tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk mempercepat penanganan di lapangan. Tim ini juga akan mengoordinasikan informasi dengan pihak BPBD. Pusat Pengendalian Operasi BNPB juga terus memperbarui data dan memantau kebutuhan warga terdampak akibat gempa di Poso.
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, PhD berharap agar logistik untuk tanggap darurat ini bisa segera sampai ke lokasi bencana. Sekaligus membantu warga terdampak gempa di Poso.
“Agar bantuan ini bisa memenuhi kebutuhan logistik dasar para korban. BNPB tentu akan mendukung pemerintah daerah untuk menjamin kebutuhan logistik dasar warga terdampak,” kata Abdul Muhari.
Gempa utama terjadi pada Kamis (24/7/2025) malam, pukul 20.06 WIB. Pusat gempa di kedalaman 10 kilometer. Hingga Jumat pukul 11.00 WITA, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 103 kali gempa susulan. Getaran terkuat mencapai magnitudo 5,5 dan yang terlemah tercatat magnitudo 1,8.
BNPB mengingatkan warga untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan dan memastikan rumah dalam kondisi aman. Masyarakat juga diminta tidak mudah terpancing informasi yang belum diverifikasi. (*)
