BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status Kalsel siaga karhutla setelah kebakaran hutan dan lahan mulai marak terjadi di sejumlah wilayah, terutama Kota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menginstruksikan seluruh pihak—baik masyarakat maupun sektor swasta—untuk terlibat aktif dalam penanganan karhutla. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran yang kian meningkat.
“Kita harus bersatu menangani Karhutla. Saya minta setiap desa memiliki mesin pemadam portabel agar bisa merespons cepat ketika terjadi kebakaran,” tegas Muhidin.
Gubernur Muhidin juga langsung mengajukan surat ke BNPB. Isi surat ini berupa penjadwalan apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sebagai bentuk keseriusan Kalsel siaga kebakaran hutan dan lahan. Ia memastikan terus meningkatkan kesiapan seluruh personel dan peralatan.
“Apel siaga akan kita gelar hari Kamis karena surat sudah diajukan. Kita berharap bisa mendapat bantuan seperti tahun-tahun sebelumnya. Posko sudah disiapkan oleh Bupati, tapi yang terpenting tiap desa wajib punya alat pemadam sendiri,” ujarnya.
Muhidin juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Terutama di tengah musim kemarau yang masih berlangsung.
Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa prakiraan cuaca dari BMKG menunjukkan hujan masih sesekali turun di wilayah Kalsel. Sehingga dapat sedikit membantu meringankan potensi kebakaran.
Sementara itu, Kabupaten Muaro Jambi memperpanjang status siaga kebakaran hutan dan lahan hingga 3 Oktober mendatang.
Perpanjangan status ini sebagai bentuk antisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem. Juga akan menimbulkan bencana kabut asap dan mengganggu kesehatan. Alasan lain karena Agustus ini Kabupaten Muaro Jambi masih berada di musim kemarau.
“Perpanjangan status kesiapsiagaan karhutla terhitung 5 Agustus hingga berakhir pada 3 Oktober mendatang. Dengan perpanjangan status ini, personel gabungan baik dari BPBD, TNI dan Polri masih bersiaga dalam pelaksanaan pencegahan maupun penanggulangan,” kata BPBD Kabupaten Muaro melalui keterangan resmi. (*)
