JAKARTA – Kemenkes terus mempercepat proses sertifikasi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Karena saat ini, sangat sedikit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang sudah mengantongi SLHS.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan, hingga saat ini baru 326 dapur MBG yang sudah memegang SLHS. Jumlah ini sangat sedikit karena setidaknya ada 10.000 SPPG di seluruh Indonesia.
“Per hari ini, yang sudah lulus sertifikasi laik higiene dan sanitasi ada 326 SPPG dari total sekitar 10 ribu. Kami memantau perkembangan setiap hari,” ujar Benjamin yang akrab disapa dr. Benny di Jakarta, Sabtu (18/10).
Ia menjelaskan, sebanyak 3.700 dapur MBG sudah mendaftar untuk mengikuti proses sertifikasi. Lalu ada sekitar 2.000 tengah menjalani tahap pemeriksaan serta uji laboratorium.
“Prosesnya memang ketat karena harus melalui pengujian di laboratorium. Ada yang sudah lulus pemeriksaan awal. Tapi tetap harus menunggu hasil lab selama lima sampai tujuh hari sebelum dinyatakan laik,” jelasnya.
Menurut Benny, sertifikasi dapur MBG menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan keamanan program ini. Pemerintah tidak hanya memperluas akses makanan sehat, tetapi juga menjamin keamanan dan kebersihan penyajiannya.
“Saya selalu menekankan agar seluruh SPPG segera mendaftar dan menyelesaikan proses sertifikasi. Kami mendorong percepatan agar target terpenuhi, karena ini bagian dari upaya mencegah kasus keracunan makanan bergizi gratis,” tegasnya.
Benny menambahkan, Kemenkes bersama pemerintah daerah telah memiliki data lengkap SPPG di setiap provinsi. Data ini untuk memastikan pengawasan dan percepatan sertifikasi berjalan efektif.
“Jangan khawatir, kami terus memantau langsung di lapangan. Ini tugas dari Pak Menteri dan Pak Presiden agar program MBG berjalan aman dan kualitas makanan tetap terjamin,” pungkasnya. (*)
