JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memantau nasib jemaah umroh dengan akibat perang AS dan Iran yang mengganggu kawasan Timur Tengah.
Perkembangan terakhir menyebutkan, sejumlah jemaah umroh sudah kembali ke Tanah Air. Sementara lainnya masih menunggu kepastian jadwal penerbangan, terutama yang menggunakan maskapai dengan rute transit. Dari 28 Februari hingga 2 Maret 2026, tercatat 7.782 jemaah telah pulang di Indonesia.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemerintah terus berupaya membawa pulang seluruh jemaah umroh.
“Kami memastikan negara hadir. Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan seluruh pihak terkait agar proses kepulangan berjalan aman,” kata Dahnil.
Untuk mengantisipasi perkembangan situasi, Kemenhaj mengimbau calon jemaah menunda keberangkatan umroh dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan hasil koordinasi lintas kementerian. Hingga akhir musim umroh April mendatang, lebih dari 43 ribu calon jemaah dijadwalkan berangkat antara Maret hingga April.
“Imbauan ini semata-mata demi perlindungan dan keselamatan jemaah,” ujar Dahnil.
Pemerintah juga menyiapkan dua skema guna mendukung kelancaran pemulangan dan memastikan nasib jemaah umroh tetap aman. Kemenhaj mengajukan penambahan armada Garuda Indonesia selama Ramadan. Serta menyiapkan penyesuaian skenario penerbangan jika situasi terus memburuk dan membuat nasib jemaah umroh kian tidak menentu.
“Kami menyiapkan berbagai langkah, termasuk kemungkinan penambahan armada dan penyesuaian rute penerbangan agar jemaah dapat kembali tepat waktu dan dalam kondisi aman,” jelasnya.
Pemerintah juga telah mempersiapkan penyelenggaraan haji 2026 lebih awal dengan menyusun skenario yang matang.
Dahnil juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan haji berlangsung bersih dan transparan tanpa praktik rente maupun kartel.
“Pesan Presiden jelas, penyelenggaraan haji harus bersih, transparan, dan berintegritas. Tidak boleh ada praktik yang mencederai kepercayaan umat,” tegasnya.
