JAKARTA – Kelompok ibu, anak muda, dan perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tuntutan itu muncul setelah sejumlah kasus keracunan massal menimpa ribuan siswa di berbagai daerah.
Massa menggelar aksi bertajuk Desak Setop MBG di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10). Peserta aksi membawa spanduk bertuliskan “Stop MBG, Utamakan Kualitas, Keamanan, dan Martabat Anak” serta “STOP MBG! Kembalikan Makanan Bergizi kepada Keluarga dan Sekolah.”
Dalam pernyataan sikapnya, Suara Ibu Indonesia menyampaikan keprihatinan atas berulangnya kasus keracunan massal yang menimpa anak-anak sekolah. Mereka menilai program MBG yang diklaim sebagai solusi perbaikan gizi justru memunculkan krisis kesehatan, akuntabilitas, dan moral dalam tata kelola pemerintahan.
Soroti Pelibatan TNI/Polri dan Penggunaan Anggaran
Mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), kelompok itu menyebut lebih dari 10.482 anak menjadi korban kasus keracunan MBG di berbagai daerah. Mereka menilai pemerintah seharusnya memfokuskan program tersebut pada wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) atau keluarga pra-sejahtera yang membutuhkan intervensi gizi khusus.
“Alih-alih menjadi program wajib nasional, lebih baik pemerintah mengembalikan fokus MBG kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan,” bunyi pernyataan mereka.
Suara Ibu Indonesia juga menyoroti penggunaan anggaran MBG yang mengambil sebagian besar dana pendidikan. Mereka menilai dana itu seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki sekolah 3T, dan membangun kantin sehat komunitas.
Selain itu, mereka menolak pelibatan TNI/Polri dalam distribusi dan pengawasan program MBG. Menurut mereka, kebijakan itu mencerminkan militerisasi urusan sipil dan berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
“Militer bukan lembaga pangan. Tugas mereka bukan mengurus gizi atau makan anak-anak sekolah,” tegas mereka.
Dalam aksi Desak Setop MBG, Suara Ibu Indonesia juga menuntut audit independen atas vendor, dapur sekolah, dan rantai pasok. Mereka meminta pemerintah mempublikasikan hasil audit secara terbuka untuk menjamin transparansi.
Kelompok ini mengakui banyak pekerja informal dan ibu-ibu rumah tangga bergantung pada program MBG. Mereka juga memahami kebutuhan gizi anak sekolah tetap penting. Namun, mereka menegaskan program itu harus menjamin perlindungan tenaga dapur dan menerapkan standar keamanan pangan ketat.
“Ketika pekerja kecil tidak terlindungi dan makanan anak tidak aman, program bantuan justru berubah menjadi ancaman,” ujar Suara Ibu Indonesia dalam pernyataannya. (*)