JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan, pemerintah menyiapkan skenario penerapan kurikulum sekolah terdampak bencana banjir di Sumatera. Kebijakan ini akan berlaku mulai semester genap 2026. Kurikulum tersebut sangat adaptif dan fleksibel sesuai kondisi sekolah pasca bencana.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan, skenario pertama berlaku pada masa tanggap darurat selama 0–3 bulan. Pemerintah menyesuaikan kurikulum untuk sekolah terdampak bencana di Sumatera dengan menyederhanakan pembelajaran pada kompetensi dasar. Seperti literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri. Juga dukungan psikososial, serta informasi mitigasi bencana.
“Ada tiga skenario yang kami rancang untuk diterapkan pada semester genap 2026. Pada masa tanggap darurat 0–3 bulan, kami menyederhanakan kurikulum menjadi kompetensi esensial,” kata Abdul Mu’ti Selasa (30/12/2025).
Ia menambahkan pemerintah juga mengembangkan bahan belajar darurat. Dengan demikian, proses kurikulum dan pembelajaran di sekolah terdampak bencana menjadi sangat fleksibel.
Skenario kedua, akan berlaku pada masa transisi. Atau 3 hingga –2 bulan bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat dan masih dalam proses pembangunan. Jadwal KBM akan menyesuaikan dengan kondisi siswa yang masih mengungsi. Juga ada alternatif menerapkan pembelajaran hybrid kombinasi online dan offline.
Dalam skenario ini, sekolah dapat mengelompokkan murid berdasarkan capaian belajar. Juga menerapkan asesmen transisi berbasis portofolio atau unjuk kerja sederhana. Sekolah bisa menjalankan remedial berkelanjutan bagi murid yang terdampak berat, serta menilai perkembangan sosial dan emosional siswa.
“Karena beberapa sekolah membutuhkan waktu lama untuk dibangun kembali. Kami menerapkan kurikulum adaptif berbasis krisis bagi sekolah terdampak bencana. Mengintegrasikan mitigasi bencana ke mata pelajaran relevan. Serta menjalankan program pemulihan pembelajaran dengan sistem fleksibel dan diferensiasi,” ujar Abdul Mu’ti.
Skenario ketiga berlaku pada masa pemulihan jangka panjang selama 1 hingga 3 tahun, khususnya untuk sekolah yang bangunannya rusak total. Pemerintah akan mengintegrasikan pendidikan kebencanaan secara permanen, memperkuat kualitas pembelajaran, serta menerapkan pembelajaran inklusif berbasis ketahanan.
Jumlah Sekolah Rusak Akibat Bencana
Abdul Mu’ti menambahkan pemerintah juga menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat yang akan mulai berjalan pada 5 Januari mendatang.
“Kita akan evaluasi secara rutin,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana akan dimulai pada 5 Januari 2026. Pemerintah menyiapkan tenda darurat sebagai ruang kelas sementara bagi sekolah yang rusak berat.
Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 3.700 sekolah di Sumatra terdampak bencana, dengan 3.100 sekolah mengalami kerusakan berat. Pratikno menyatakan pemerintah memprioritaskan percepatan pembersihan sekolah yang masih tertimbun material sisa bencana.
“Saat ini masih ada 587 sekolah dalam proses pembersihan. Kami menargetkan seluruh pembersihan selesai pada 4 Januari agar siswa dapat mulai belajar keesokan harinya,” kata Pratikno. (*)
