JAKARTA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Pemerintah Tetap Melanjutkan MBG meski marak kasus keracunan dan muncul desakan untuk menghentikan program tersebut.
Muhaimin menjelaskan bahwa Pemerintah Tetap Melanjutkan karena program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bermanfaat besar untuk pemerataan gizi anak bangsa.
“Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sesuai kata Presiden, bahwa ini adalah rintangan yang harus kita hadapi dalam proses awal menjalankan program besar,” kata Muhaimin.
Cak Imin menambahkan, Pemerintah tetap melanjutkan dengan melakukan evaluasi besar-besaran agar kasus keracunan tidak semakin meluas. Pemerintah tidak akan menutup mata terhadap peristiwa yang sudah terjadi.
Muhaimin memastikan bahwa Pemerintah Tetap Melanjutkan dengan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program.
“Pemerintah akan secara serius mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program MBG, serta terus mendengar dan menindaklanjuti seluruh masukan masyarakat,” kata Muhaimim.
CISDI mencatat 5.626 kasus keracunan akibat MBG di 16 provinsi sejak 17 Januari hingga 18 September 2025, sedangkan JPPI melaporkan korban melonjak dari 1.376 kasus pada akhir Juni menjadi 6.452 kasus pada pekan lalu. Melihat data ini, Cak Imin menegaskan Pemerintah Tetap Melanjutkan MBG dengan melakukan evaluasi menyeluruh.
Evaluasi dan Standar Pelaksanaan MBG
Muhaimin merinci bahwa pemerintah tetap melanjutkan MBG dengan mengevaluasi seluruh mata rantai pelaksanaan. Selain itu, evaluasi mencakup penyediaan bahan baku, pengolahan, dan distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar sesuai prosedur.
Cak Imin juga memastikan mewajibkan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikasi halal, dan bukti penggunaan air layak pakai bukan pilihan. Itu kewajiban yang harus ditegakkan di semua dapur MBG,” ujar Cak Imin.
Data Kantor Staf Presiden menunjukkan hanya 34 dari sekitar 8.500 dapur MBG yang memiliki sertifikat kelayakan. Meski demikian, Pemerintah Tetap Melanjutkan MBG dengan optimisme bahwa program ini mampu mempercepat pemberdayaan masyarakat.
Muhaimin menegaskan, keputusan pemerintah tetap melanjutkan MBG dengan melibatkan petani, UMKM, dan pengusaha lokal untuk memasok kebutuhan. Ia mengajak masyarakat mendukung keberlanjutan MBG sekaligus ikut mengawasi jalannya program.
Cak Imin menutup penjelasannya dengan menyatakan program MBG sebagai gerakan gotong-royong demi masa depan anak-anak Indonesia yang harus terus dikawal serius pelaksanaannya. (*)