JAKARTA – Pihak Istana Bantah Isu Pergantian dengan menegaskan bahwa tujuan rumor pergantian Kapolri sejak awal sudah bisa terbaca. Istana Bantah Isu Pergantian dengan menyatakan rumor yang menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal segera diganti tidak benar.
Istana Bantah Isu dengan menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah mengirim surat ke DPR RI soal pergantian Kapolri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menepis kabar tersebut dan memastikan isu itu tidak benar. Para pengamat politik menilai langkah cepat klarifikasi pemerintah terkait Istana Bantah Isu sebagai keputusan yang tepat.
Klarifikasi Politik dan Stabilitas Nasional
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menilai Istana Bantah Isu sebagai langkah yang tepat. Dukungan analisis dari HAI, lembaga kajian politik, keamanan, dan sosial, memperkuat bantahan tersebut.
Menurut Dr Haidar Alwi, penegasan pemerintah ini justru mampu menjaga stabilitas nasional. Rumor tanpa dasar hukum, lanjutnya, bisa melemahkan kepercayaan publik sehingga Istana Bantah Isu menjadi sangat penting. Ia menegaskan, dalam konteks Istana Bantah Isu, publik harus melihat kepemimpinan Polri sebagai lembaga konstitusional, bukan alat transaksi politik.
Haidar Alwi juga menyoroti bahwa penggantian pejabat tinggi harus mengikuti mekanisme konstitusi, bukan isu liar. Kabar pergantian yang tanpa dasar hukum, katanya, hanya menimbulkan kesan jabatan Kapolri jadi bahan transaksi.
Ia menegaskan Polri menjadi garda terdepan penegakan hukum, sehingga pemerintah menegaskan Istana Bantah Isu Pergantian sebagai langkah penting. Ia menilai penyebaran rumor tanpa bukti valid hanya akan menciptakan ketidakpastian di tubuh kepolisian. Karena itu, pemerintah meminta jajaran Polri tetap fokus bekerja dan tidak terdistraksi isu politik saat Istana Bantah Isu Pergantian.
Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada surat presiden (surpres) ke DPR terkait Kapolri. Ia menyampaikan secara langsung kepada media bahwa kabar surpres pergantian Kapolri tidak benar. Komunikasi politik ini, menurutnya, bagian dari upaya menjaga wibawa negara sehingga Istana Bantah Isu Pergantian menjadi final. Klarifikasi dilakukan untuk menghentikan isu liar yang beredar di publik. Kepemimpinan Polri, kata Prasetyo, tetap berada dalam kendali konstitusional.
Isu itu sempat mencuat setelah gelombang demonstrasi menewaskan sedikitnya 10 orang. Publik juga masih menyoroti tewasnya pengemudi ojek online akibat kendaraan Brimob. Di sisi lain, DPR ikut menanggapi dengan meminta Presiden menyampaikan sikap resmi.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan bahwa Listyo tetap dipertahankan sebagai Kapolri. Dengan demikian, Istana Bantah Isu Pergantian sekaligus menutup spekulasi liar yang berkembang di masyarakat. (*)