Bercahayanews News – Jakarta – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir setelah Polri menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka.
Empat perwira tinggi Polri telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, dan Inspektur Jenderal Slamet Uliandi. Tiga di antaranya kini ditahan di Mako Brimob Mabes Polri, sementara Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah karena kondisi kesehatan pasca stroke.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap konstruksi perkara ini dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI pada Kamis 12 November 2026. Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan operasi penyadapan berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga 2026 dengan melibatkan 6.000 objek penyadapan termasuk Presiden Prabowo dan sejumlah pimpinan Komisi III. Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Kapolri, kemudian diteruskan kepada tiga jenderal lainnya.
Dalam kasus ini, Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pemberi perintah sekaligus penerima hasil akhir penyadapan. Slamet Uliandi berperan menyetujui pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan kepada Listyo Sigit. Sementara Ahrie Sonta dan Eko Hadi diduga menerima perintah dan melakukan penyadapan tanpa prosedur resmi dari penyidik. Para tersangka juga diduga menghapus file hasil penyadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.
Keempat jenderal dijerat dengan pasal berlapis termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Polri juga tengah mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus ini. Sementara itu, enam saksi dalam perkara ini telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
