Bercahayanews News – Jakarta – Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dari keanggotaan Polri pada Selasa (10/11/2026).
Pemecatan Ahrie Sonta dilakukan setelah sidang etik yang berlangsung selama 11 jam sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB di Gedung Divisi Propam Mabes Polri Jakarta. Majelis menilai Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa Ahrie dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Selain sanksi administratif, Ahrie juga dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela. Polri menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, lampiran laporan polisi, maupun kaitan dengan proses penegakan hukum yang sah. Penyadapan ilegal berlangsung pada rentang periode 2025 hingga 2026, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.
Menanggapi putusan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan permohonan banding sesuai haknya dalam menanggapi putusan sidang. Nantinya akan ada proses pemeriksaan banding oleh komisi di tingkat banding. Kasus ini juga menyeret tiga perwira tinggi Polri lainnya termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob.
