Bercahayanews News – Jakarta – Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menghebohkan publik.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tersangka dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Selasa, 3 November 2026. Ketiga tersangka awal adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Irjen Ahrie Sonta Nasution (AHN) yang menjabat Kadivkum Polri, dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur sejak periode 2025 hingga Oktober 2026 terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha.
Penyadapan ilegal tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi serta tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS (Lawful Interception Management System) sekitar Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi yang sesuai dengan Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan Polri.
Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu, 4 November 2026, hanya sehari setelah penetapan tersangka. Mensesneg Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden telah menandatangani keputusan presiden mengenai pemberhentian tersebut. Listyo Sigit hanya menjabat sebagai Kepala KSP selama 35 hari sejak dilantik pada 1 Oktober 2026. Ketiga tersangka kini ditahan di Rutan Mako Brimob dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Kasus penyadapan ilegal ini memicu respons keras dari berbagai kalangan. Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra menilai kasus ini merupakan masalah serius bangsa dan mengindikasikan perbuatan makar. Kapolri membentuk tim khusus untuk mengusut lebih dalam siapa dalang di balik penyadapan tersebut. Komisi III DPR RI berencana menggelar Rapat Kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026 untuk membongkar motif dan pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, Presiden Prabowo menggelar pertemuan khusus dengan 10 mantan Kapolri lintas generasi di kediamannya di Hambalang untuk membahas dinamika keamanan nasional.
