Kebijakan tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR RI membuat publik geram tunjangan rumah. Masyarakat menilai kebijakan itu tidak masuk akal di tengah ekonomi sulit.
Mereka menegaskan tunjangan lebih mencerminkan kemewahan daripada kebutuhan kerja.
Yaomi, warga Sumedang, menegaskan Rp 50 juta bukan kebutuhan pokok. Ia menyoroti inflasi tinggi yang menyulitkan rakyat, sehingga publik tunjangan rumah. Dira, warga Depok, marah mengetahui besarnya tunjangan. Ia menilai kebijakan ini tidak etis karena rakyat diminta berhemat.
Dira menambahkan tunjangan lain terlihat berlebihan. Ia menegaskan publik tunjangan rumah karena pemerintah harus memakai dana negara lebih bijak. Ia menegaskan pemerintah harus menyediakan rumah dinas yang legislator gunakan secara bergantian dan kembalikan setelah masa jabatan selesai.
Candra, karyawan swasta asal Tangerang, menyarankan DPR mengalihkan anggaran untuk guru honorer dan pendidikan daerah tertinggal.Ia menyampaikan bahwa publik merasa geram karena Rp 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah bisa dialihkan untuk pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan transportasi umum.
Desi, warga Citayam, menilai DPR tidak peka terhadap rakyat. Ia menyoroti ketidakseimbangan antara kinerja DPR dan fasilitas yang mereka nikmati. Ia menegaskan publik geram rumah karena rakyat membayar pajak namun belum merasakan kesejahteraan. Muhamad Soleh menambahkan gaji DPR sudah tinggi, sehingga tunjangan rumah Rp 50 juta membuat publik tunjangan rumah.
Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan besaran Rp 50 juta per bulan wajar sesuai harga sewa rumah di Jakarta.Ia menambahkan DPR tetap mendengar aspirasi masyarakat. Ia menegaskan publik marah karena pemerintah menetapkan tunjangan rumah dengan nominal yang terlalu besar. Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menjelaskan negara tidak menyediakan rumah dinas, sehingga DPR memberikan tunjangan. Ia menegaskan Rp 50 juta sebanding dengan biaya sewa rumah di Senayan, meskipun tetap menimbulkan kritik dan membuat publik geram tunjangan rumah.