JAKARTA – Wacana pembentukan Komite Reformasi Polri memicu pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah perlu menunjukkan keberanian politik untuk menjalankan reformasi Polri secara nyata. Presiden Prabowo Subianto bersama tokoh lintas agama dari Gerakan Nurani Bangsa membahas usulan ini dalam pertemuan di Istana. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian menolak pendekatan setengah hati dalam pembentukan Komite Reformasi Polri. Ia menegaskan reformasi tidak boleh berhenti pada komite atau forum dialog semata.
Aminullah menekankan Komite Polri harus berfokus pada pembenahan struktur, budaya, dan mental internal kepolisian. Ia menilai reformasi butuh keberanian politik serta implementasi nyata, bukan sekadar wacana. “Kita harus mendorong perubahan mendasar agar Polri benar-benar melayani rakyat,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Ia menambahkan, setiap rekomendasi dari Komite Reformasi Polri wajib melibatkan partisipasi publik dan pengawasan independen. Aminullah mengingatkan bahwa reformasi tanpa kontrol masyarakat hanya menjadi ilusi. “Rakyat berhak mengetahui dan mengawal setiap langkah pembaruan Polri,” ujarnya.
Menyatakan Komite Reformasi Polri
Selain itu, Aminullah menegaskan tuduhan yang menyebut Polri sebagai dalang demo anarkis 25–31 Agustus 2025 tidak memiliki dasar kuat. Ia menyatakan Komite Reformasi Polri harus memastikan kebenaran fakta agar publik tidak termakan fitnah. “Polri bukan penggerak aksi anarkis. Mereka bekerja profesional untuk menjaga keamanan. Tuduhan sebaliknya merugikan institusi negara yang kita jaga bersama,” tegasnya.
Aminullah juga mengapresiasi langkah Polri dalam menangani demonstrasi di berbagai kota. Ia menilai Komite Polri perlu memperkuat pendekatan humanis namun tetap tegas, sehingga ketertiban terjaga sambil menghormati hak rakyat menyampaikan aspirasi. “Polri bekerja bukan untuk menekan rakyat, tetapi memastikan suara rakyat terdengar dalam kondisi aman,” tambahnya.
Lebih lanjut, Aminullah menduga ada pihak yang berupaya mendiskreditkan Polri. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap pembentukan Komite Polri, dengan syarat komite tersebut menghasilkan langkah nyata, bukan wacana kosong. “Kami siap mengawal reformasi, menolak narasi yang menyudutkan Polri, dan memastikan kepolisian tumbuh menjadi institusi profesional, berintegritas, serta melayani masyarakat,” ucapnya. (*)