JAKARTA – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meminta pemerintah segera menegaskan tanggung jawab utang kereta cepat Whoosh. Ia menilai pemerintah perlu bertindak cepat agar proyek tersebut tidak menambah beban keuangan negara.
Agus menjelaskan bahwa pemerintah sudah memindahkan seluruh dividen dan aset proyek ke Danantara. Karena itu, ia menegaskan Danantara harus menanggung pembayaran utang proyek tersebut.
“Struktur keuangan Danantara belum tuntas. Pemerintah harus duduk bersama DPR, khususnya Komisi Anggaran, untuk menentukan siapa yang membayar dan dari pos mana,” kata Agus di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Ia menilai langkah itu penting agar publik memahami arah kebijakan keuangan negara. Sejak awal, Agus sudah memperingatkan pemerintah tentang risiko keuangan dari proyek kereta cepat. Ia mengaku pernah menyampaikan pandangan tersebut langsung kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat proyek mulai dirancang.
“Saya sudah bicara sejak 2015 bahwa proyek ini sangat mahal dan berisiko tinggi. Dua bulan lalu saya kembali menulis tentang hal ini. Saya mendukung teknologi tinggi, tetapi kita harus realistis,” ujar Agus.
Menyoroti keputusan pemerintah
Agus juga menyoroti keputusan pemerintah yang memindahkan kerja sama proyek dari Jepang ke China. Menurut dia, Jepang menawarkan bunga pinjaman 0,1 persen, sedangkan China memberi bunga 2 persen.
“Bunga 0,15 persen saja sulit dibayar, apalagi 2 persen. Saya sudah menolak skema itu sejak awal, tapi kini kita harus menyelesaikannya,” ucapnya.
Ia menanggapi pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut utang proyek tidak masuk dalam tanggung jawab APBN. Menurut Agus, pemerintah tetap harus menanggung tanggung jawab utang kereta karena proyek itu merupakan inisiatif negara.
“Siapa pun yang membayar, yang penting dibayar. Jangan membuat malu negara, dan jangan menambah beban rakyat dengan kenaikan pajak,” tegasnya.
Agus meminta pemerintah segera menyusun skema pembayaran yang jelas dan transparan. Ia juga mendorong DPR untuk ikut mengawasi proses tersebut agar tidak muncul polemik baru.
“Saya bukan ahli keuangan, tapi prediksi saya sejak awal kini terbukti. Karena itu, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini,” tuturnya. (*)