JAKARTA – Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) pada tahun 2026. Ia menyampaikan komitmennya itu dalam acara Gelora Ibu Bisa bersama kader PKK di Jakarta International Velodrome (JIV), Jakarta Timur, Kamis (23/10/2025).
“Kalau sampai tidak ada anggaran, saya turun tangan sendiri. Pasti anggarannya ada. Karena ini menjadi penyemangat bagi kader PKK,” ujar Pramono.
Melalui pernyataannya, Pramono minta anggaran PKK tetap masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah. Namun, ia juga menegaskan agar penggunaan dana tersebut dilakukan secara efisien. “Anggaran PKK memang harus ada, tapi tidak boleh boros. Kalau boros, tidak baik. Harus dirampingkan dan digunakan seefektif mungkin,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Pramono juga mendorong peningkatan peran perempuan di pemerintahan. Ia berharap ke depan Jakarta memiliki wali kota perempuan yang bisa menjadi teladan bagi daerah lain. “Perempuan Indonesia sudah memberikan kontribusi luar biasa. Di Jakarta banyak kepala dinas, pejabat Bappeda, dan Bapenda yang perempuan,” ujarnya.
Ia mengaku mendapat pertanyaan dari istrinya tentang belum adanya wali kota perempuan di Jakarta. “Istri saya bertanya, ‘kenapa belum ada wali kota dari ibu-ibu?’. Bismillah, mudah-mudahan nanti ada. Saya ingin Jakarta benar-benar jadi role model bagi daerah lain,” ucapnya.
Pramono menilai, perempuan telah membuktikan kemampuan mereka memimpin di berbagai tingkatan, mulai dari presiden, gubernur, hingga wali kota. “Presiden perempuan sudah ada, gubernur perempuan sudah ada, dan saya yakin Jakarta juga bisa punya wali kota perempuan,” tutupnya. (*)