JAKARTA – Aksi buruh demo akan berlanjut pada Selasa (30/12/2025). Massa buruh diproyeksikan hadir lebih besar dibandingkan aksi pada Senin (29/12/2025).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan demo besok akan melibatkan sekitar 10.000 buruh yang datang menggunakan sepeda motor dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Ia menyebut jumlah peserta bahkan bisa mencapai 20.000 orang.
“Rencana kami besok aksi lagi. Akan ada 10.000 motor, bisa juga berjumlah 20.000 orang yang hadir,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers sebelum buruh demo, Senin.
Pada aksi buruh demo hari ini, jumlah massa tercatat sekitar 500 orang. Said Iqbal menjelaskan buruh sengaja membatasi jumlah peserta karena aksi tersebut menjadi langkah awal untuk membuka ruang dialog dengan pemerintah.
“Jumlah buruh demo hari ini memang sedikit. Kami sengaja menahan jumlah massa untuk menunggu respons pemerintah agar bisa terjadi negosiasi atas tuntutan buruh,” ujarnya.
KSPI Klaim 10.000 Buruh Demo Turun ke Jalan
Namun, Said Iqbal menegaskan demo akan menggelar aksi lebih besar jika pemerintah tidak membuka ruang negosiasi. Ia menyebut buruh bahkan siap melakukan mogok nasional setelah pergantian tahun.
“Hari ini baru aksi awal. Setelah tahun baru, kami akan melanjutkan aksi jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan. Intinya sampai gubernur memutuskan UMP 2026 Jakarta sebesar Rp 5,89 juta,” jelasnya.
Selain tuntutan upah, kekecewaan buruh di Jawa Barat turut mendorong rencana aksi yang lebih besar. Said Iqbal menyatakan para buruh menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghapus Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 wilayah Jawa Barat.
“Kami kecewa dengan sikap Gubernur Jawa Barat yang tiba-tiba menghapus kebijakan UMSK di 19 kabupaten dan kota,” katanya.
Sebelumnya, buruh demo menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, buruh menolak besaran UMP 2026 karena angka tersebut tidak memenuhi kebutuhan hidup layak dan mendesak penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jakarta 2026.
“Kami menolak UMP 2026 yang tidak sesuai KHL dan mendesak Gubernur Jakarta Pramono menetapkan UMSP Jakarta 2026 minimal 5 persen di atas KHL,” ucap Said Iqbal.
Kedua, buruh demo meminta Gubernur Jawa Barat mengembalikan nilai UMSK 2026 di 19 wilayah setelah gubernur menghapusnya melalui surat keputusan terbaru.
“Kami meminta Gubernur Jawa Barat mengembalikan nilai UMSK 2026 di 19 wilayah yang telah dihilangkan, dikurangi, dan dihapus,” tutupnya. (*)