CILACAP – Pemerintah pusat akan bimbing Cilacap dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini agar Cilacap bisa menyesuaikan program kerja dan pembangunan dengan lebih efektif.
Salah satu bentuk bimbingan adalah dengan memastikan anggaran untuk program tertentu. Untuk 2023 ini, mayoritas anggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan.
Dan bentuk nyata dari kebijakan pemerintah pusat dalam bimbing penyusunan APBD ini adalah dalam bernama specific gran. Aturan ini memaksa RAPBD Cilacap di akhir Desember 2022 lalu, harus ada penyesuaian besar-besaran. Hingga sejumlah rancangan program harus hilang atau menyesuaikan kebijakan pusat itu.
“Sementara masih dituntun pusat dalam penyusunan APBD,” kata, Rabu (25/1/2023).
Dia menjelaskan, alasan pusat bimbing penyusunan APBD karena Cilacap masih mengandalkan dana pusat. Prosentasenya sangat besar yakni mencapai 70 persen. Hingga pusat ingin agar dana transfer tersebut untuk program tertentu.
Sebelum ada regulasi ini, dana transfer pusat masih utuh dan tanpa rincian khusus. Namun mulai 2022 lalu, ada rincian spesifik dari pusat.
“Dulu itu nglondong. Tapi dari kajian pemerintah pusat, (pembangunan Cilacap) kurang sesuai target,” katanya.
“Tahun ini sudah di plot. Sudah sangat jelas dari sana (pusat),” tambahnya.
Dia memastikan, penyusunan APBD 2024 Cilacap mendatang, akan menyesuaikan arahan dan bimbingan pusat. Selain itu, Bapeda Cilacap juga bertemu Bapenas untuk mengantisipasi jika ada perubahan regulasi.
“Tapi kalau sudah masuk rencana 2024, RKPD kita akan menyesuiakan. Hingga tidak ada pergeseran,” katanya.
Dia berharap agar pusat bisa lepas Cilacap dalam penyusunan APBD. Dengan demikian, Cilacap bisa lebih leluasa dalam mengelola dana transfer sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan wilayah.
“Nanti kalau pemerintah pusat sudah anggap bagus, maka kembali seperti dulu. DAU (dana alokasi umum) yang nglondong,” tegasnya. (*)