JAKARTA – Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan, Agus Taufiq, menyoroti tuntutan 17+8 yang disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil. Ia menekankan pentingnya langkah nyata untuk Dorong Perbaikan Ekonomi melalui kebijakan fiskal yang lebih berpihak ke rakyat.
Agus menyoroti alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dan langkah efisiensi pemerintah. Ia menjelaskan, ketika ruang fiskal daerah menyempit, pemerintah daerah mencari pemasukan tambahan, salah satunya melalui kenaikan pajak. Agus mencontohkan kasus di Pati, di mana Pajak Bumi dan Bangunan melonjak hingga 280 persen, yang menunjukkan dampak nyata kebijakan.
Situasi makin pelik karena DPR menaikkan tunjangan anggota dewan, dan sebagian anggota menunjukkan perilaku kurang pantas, termasuk berjoget di ruang sidang. Agus menilai publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan empatik. Ia mendorong masyarakat ikut serta Dorong Perbaikan Ekonomi dengan meminta kebijakan yang lebih bijak.
Agus menegaskan, tuntutan 17+8 adalah hak demokrasi rakyat. Ia mengajak publik dan pemerintah bekerja sama untuk memperbaiki arah kebijakan fiskal serta belanja negara. Agus menekankan, masyarakat harus aktif Dorong Perbaikan Ekonomi melalui pengawasan dan dorongan terhadap kebijakan anggaran yang masuk akal dan terukur. (*)