JAKARTA – Isu rencana aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, muncul di publik. DPR Siaga Demo untuk menanggapi aksi yang bakal menyoroti tunjangan anggota dewan yang dinilai terlalu besar dan tidak sebanding dengan kondisi rakyat.
Seruan aksi menyebar luas di media sosial sejak akhir pekan. Akun @gejayanmemanggil aktif mengajak masyarakat ikut aksi. DPR Siaga Demo karena publik ramai merespons ajakan tersebut.
Akun itu menulis ajakan hadir ke Senayan dengan pakaian serba hitam. “Lawan kebijakan elitis, rakyat makin terpinggirkan,” tulis akun. DPR Siaga Demo untuk memantau perkembangan peserta di lokasi.
Kepastian siapa penggagas aksi masih belum jelas. Beberapa organisasi mahasiswa menegaskan mereka tidak menginisiasi demo 25 Agustus. DPR Siaga Demo untuk memastikan tidak ada kericuhan dari pihak yang tidak terlibat.
BEM SI Kerakyatan mengaku sudah menggelar aksi pada 21 Agustus. Aliansi buruh KSPI menegaskan mereka tidak ikut seruan. DPR Siaga Demo untuk membedakan aksi mereka dari rencana demo utama.
DPR menanggapi isu ini dengan santai. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa dewan tidak menaikkan gaji anggota. DPR Siaga Demo untuk memastikan aspirasi publik tetap terpantau.
Yang terjadi hanyalah perubahan fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. “Itu penggantian fasilitas, bukan kenaikan gaji,” ujar Sufmi. DPR Siaga Demo untuk menegaskan fakta di lapangan.
Pemerintah menekankan masyarakat boleh menyampaikan aspirasi, tetapi harus sesuai aturan hukum. DPR Demo bersama aparat memastikan aksi berlangsung aman.
Menyiapkan pengamanan ekstra
Polisi menyiapkan pengamanan ekstra dengan ribuan personel, pagar beton, dan besi berlumur oli untuk mengantisipasi kericuhan. Hingga Senin pagi, Senayan masih kondusif. Siaga Demo untuk menjaga keamanan semua pihak.
Isu tunjangan DPR memantik kritik publik dan mengingatkan sejarah hubungan tegang antara rakyat dan parlemen. Banyak warganet menyebut dekrit Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 23 Juli 2001. Siaga Demo sebagai bentuk pengawasan atas potensi protes terkait isu lama dan baru.
Gus Dur menilai parlemen saat itu tidak lagi mewakili rakyat. Dekrit itu ditolak MPR, tapi tetap dikenang sebagai simbol perlawanan elite politik. Kini, ketika isu tunjangan DPR muncul lagi, masyarakat menilai semangat kritik Gus Dur relevan. DPR Demo untuk memastikan aspirasi rakyat tetap terdengar.
Seorang warganet menulis di media sosial: “Kalau dulu Gus Dur berani melawan parlemen, sekarang rakyat juga harus berani bersuara.” DPR Siaga Demo mengawasi jalannya aksi dan respons publik. (*)