JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhenti mengomentari kebijakan kementerian lain. Ia menilai Purbaya perlu fokus memperkuat koordinasi dan membangun tim ekonomi yang solid untuk mendukung visi Presiden.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dibangun untuk mendukung visi Presiden,” kata Misbakhun di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Misbakhun menjelaskan, pemerintah tidak bisa memindahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa persetujuan DPR. Ia menilai alokasi MBG memiliki dimensi politik tersendiri, sehingga keputusan apa pun harus melalui pembahasan bersama legislatif.
“Ketika Pak Purbaya langsung merespons usulan menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68, seharusnya ia berkonsultasi dengan DPR. “Kami masih membahas APBN, jadi DPR harus menyepakati setiap perubahan agar pemerintah tidak membuat kebijakan ekonomi secara sepihak,” ujar Misbakhun.
Politikus Golkar itu juga meminta pemerintah menjaga daya beli masyarakat dengan menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia menilai penurunan tarif bisa memperkuat kelas menengah dan mendorong konsumsi domestik.
“Saya sudah mengingatkan agar kenaikan PPN ditahan. Kalau perlu, turunkan kembali ke 10 persen atau bahkan 8 persen supaya masyarakat bisa meningkatkan konsumsi,” ucapnya.
Misbakhun menegaskan, pemerintah harus memperkuat sistem bantuan sosial untuk melindungi kelas menengah rentan. Ia menilai kebijakan fiskal perlu menyentuh kelompok yang berisiko turun kelas.
“Desain kebijakan fiskal harus membantu kelompok yang rentan jatuh miskin. “Itu bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tuturnya. (*)