• Jum. Jun 19th, 2026

4 Bupati Temui Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko

4 Bupati dari Sulawesi Tenggara, temui Kepala BP Taskin, Budiman Sujatmiko. Pertemuan ini membahas percepatan pengentasa kemiskinan di 4 wilayah tersebut. (doc/bp taskin)

JAKARTA – 4 Bupati dari Sulawesi Tenggara, temui Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sujatmiko. Kedatangan mereka guna membahas strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Mereka adalah Bupati Konawe, Wakil Bupati Konawe Kepulauan, Bupati Wakatobi, dan Bupati Buton.

Pertemuan ini berlangsung di kantor BP Taskin. Wakil Kepala I BP Taskin, Nanik S Deyang nampak mendampingi Budiman dalam pertemuan tersebut.

Budiman saat temui 4 bupati menegaskan, BP Taskin memiliki mandat strategis berdasarkan Perpres No. 163/2024 Tugas utama adalah menyusun rencana induk program pengentasan kemiskinan nasional. Sekaligus mengoordinasikan seluruh program yang ada di berbagai kementerian.

Dalam audiensi itu, ke 4 bupati temui Budiman dengan membawa berbagai persoalan daerah. Bupati Konawe menyoroti pentingnya hilirisasi nikel dan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menyerap tenaga kerja lokal. Wakil Bupati Konawe Kepulauan menyampaikan penurunan angka kemiskinan ekstrem, namun tantangan akses pendidikan dan sanitasi masih besar.

Bupati Wakatobi melaporkan peningkatan kemiskinan ekstrem di pulau terpencil. Seperti di Pulau Binongko dan Wangi-wangi. Dia juga menyebut kalau Program “One Island One School” dan “Merdeka Pangan” telah berhasil dan menjadi solusi atas masalah tersebut.

Sementara itu, Bupati Buton mengungkap potensi perikanan yang sangat besar. Sayang, potensi ini masih terhambat oleh keterbatasan listrik dan infrastruktur pelabuhan.

Menanggapi itu, Budiman menyatakan bahwa empat bupati bukan hanya menyampaikan aspirasi. Tetapi juga memperkuat sinergi pusat dan daerah.

“BP Taskin akan membentuk satuan tugas lokal dan memperluas intervensi di sembilan sektor prioritas,” kata Budimna.

Pertemuan ini menandai langkah konkret dalam strategi nasional mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada 2027. Budiman memastikan keberlanjutan program berbasis kebutuhan wilayah. (*)

By