JAKARTA – Dapur MBG telah beroperasi sebanyak 24 titik di lingkungan NU, menurut Gus Ulun Nuha, anggota Tim Akselerasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) PBNU. Ia menegaskan jumlah dapur MBG akan bertambah menjadi 50 titik pada awal Oktober 2025.
“Saat ini yang mendaftar itu sudah 562 yayasan, baik pesantren maupun sekolah Ma’arif yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 562, baru 267 yang sedang berproses, artinya sudah mendaftar di portal, sudah mulai bangun, sebagian sudah berada yang beroperasi,” ujarnya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
“Dari 267, sudah ada 24 yang telah beroperasi dan minggu depan akan ditambah 26 lagi, jadi total ada 50 awal Oktober,” sambung Gus Ulun.
Gus Ulun menjelaskan bahwa 562 yayasan, baik pesantren maupun sekolah Ma’arif, sudah mendaftar, dengan 267 di antaranya sedang berproses. Dari jumlah itu, dapur MBG telah beroperasi di 24 titik dan akan segera bertambah 26 titik lagi.
Dapur MBG yang telah beroperasi dengan target besar yang PBNU tetapkan melalui nota kesepahaman bersama Badan Gizi Nasional (BGN). PBNU menargetkan berdirinya 1.000 titik dapur MBG hingga Desember 2025.
Gus Ulun menegaskan bahwa Tim Akselerasi SPPG PBNU bertugas mengedukasi, mengakselerasi, dan mendampingi pesantren yang ingin menjadi mitra MBG. Ia menambahkan bahwa tim akan terus melakukan sosialisasi, baik melalui pertemuan daring maupun tatap muka, agar dapur telah beroperasi sesuai aturan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Membantu Proses Sosialisasi
Dapur MBG yang telah beroperasi berkat dukungan penuh PBNU tanpa orientasi bisnis. Gus Ulun menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengutip biaya dari mitra. Sebaliknya, PBNU justru membantu proses sosialisasi, memberikan pendampingan, hingga mencarikan investor yang siap mendukung modal. Dengan cara ini, dapur MBG telah beroperasi dengan lebih mudah dan transparan bagi yayasan maupun pesantren yang bermitra.
Dapur MBG Beroperasi dengan standar keamanan yang ketat untuk menghindari kasus keracunan. Gus Ulun menjelaskan bahwa Tim Akselerasi PBNU akan membuat kontrak dengan pengelola dapur agar semua pihak menjalankan SOP dengan baik.
Tim juga turun langsung ke lapangan melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan BPJPH untuk memastikan jaminan halal. Dengan langkah tersebut, dapur MBG telah beroperasi dengan aman, halal, dan tetap menjaga kualitas layanan. (*)