JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) secara terpaksa coret 1,9 juta orang penerima bansos yang tidak lagi memenuhi syarat. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), melaporkan kebijakan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jumat (19/9/2025) malam.
Dalam rapat itu, Gus Ipul menegaskan langkah strategis pemerintah untuk memastikan bansos lebih tepat sasaran. Salah satu kebijakannya adalah penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ada dalam pengelolaan Badan Pusat Statistik (BPS).
Melalui DTSEN, Kemensos melakukan pengecekan lapangan terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. Hasil verifikasi menunjukkan sekitar 1,9 juta orang tidak lagi berhak menerima bantuan.
“Kami pastikan Kemensos coret penerima bansos yang tidak memenuhi syarat dan mengalihkan bantuannya kepada masyarakat yang lebih berhak,” ujarnya.
Tak hanya itu coret penerima bansos, hasil kerja sama Kemensos dengan PPATK mengungkap lebih dari 600.000 rekening penerima bansos terindikasi terkait judol. Ada juga penerima yang ternyata berprofesi sebagai anggota DPRD, TNI, Polri, dokter, hingga pegawai BUMN.
“Bagi yang terbukti bermain judol, bansosnya kami hentikan. Mereka hanya bisa kembali menerima bantuan melalui mekanisme reaktivasi resmi,” kata Gus Ipul.
Reaktivasi dapat dilakukan melalui kelurahan, desa, atau aplikasi resmi Kemensos. Khusus penerima yang masuk desil 1 dan 2, pemerintah tetap membuka peluang untuk kembali menerima bantuan apabila syarat terpenuhi.
Meski ada pemutakhiran data, Gus Ipul memastikan penyaluran bansos tetap berjalan lancar. Untuk triwulan pertama tahun ini, bansos sudah tersalurkan 100 persen. Sedang triwulan kedua hampir rampung. Di triwulan ketiga, lebih dari 75 persen bantuan telah tersalurkan dan sisanya dalam proses distribusi kepada penerima baru.
Selain menata bansos dengan coret penerima bantuan, Kemensos juga memperkuat program prioritas. Seperti permakanan untuk lansia terlantar, penyediaan makanan bagi penyandang disabilitas, serta pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat.
“Arahan Presiden jelas, setiap tahun harus ada penerima bansos yang naik kelas dan mandiri,” tegasnya. (*)
