News  

Panti Rehabilitasi di Cilacap Tidak Punya MoU dengan Dinas Sosial Jabar

Tangkapan layar video viral tentang panti rehabilitas di Cilacap yang menampung ODGJ asal Bandung. Panti di Cilacap ini ternyata tidak ada MoU dengan Dinas Sosial Kabupaten Bandung atuapun Dinasos Jawa Barat. (doc)

CILACAP – Keberadaan ODGJ asal Bandung, Jawa Barat di panti rehabilitasi di Cilacap, ternyata tidak ada perjanjian tertulis atau MoU. Penempatan mereka berdasarkan kesepakatan secara lisan.

Pengasuh Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Tanbihul Ghofilin, Cilacap, Sarjono mengakui, panti ini tidak ada MoU dengan Dinas Sosial Bandung ataupun Jawa Barat.

“Untuk MoU memang tidak ada. Karena katanya mau ada MoU, saya nunggu. Tapi ada perjanjian secara lisan untuk membayar operasional Rp 1,5 juta per bulan per orang,” ujarnya.

Selain itu, dinas di Jawa Barat pernah datang ke panti rehabilitasi di Cilacap dan melihat kondisi. Mereka sebelumnya tertarik dengan program di Ponpes Tanbihul Ghofilin yang menangangani ODGJ.

Ini berawal saat ada titipan ODGJ yang kabur dan tertangkap di Kecamatan Karangpucung. ODGJ ini berasal dari Bandung dan dititipkan sementara di sana.

“Dulu ada ODGJ melarikan diri dan ketangkap di Karangpucung. Kemudian dibawa ke sini, saya rawat lalu sembuh. Akhirnya mengetahui dari Bandung, saya telepon dengan dinas Bandung, lalu diambil. Melihat situasi panti saya, akhirnya dia tertarik dan kerjasama,” kata dia.

Sekretaris Dinas Sosial Jabar, Andri KW mengakui hal serupa. Menurutnya, tidak ada MoU langsung dari Dinas Sosial Jawa Barat maupun Kabupaten Bandung.

“Sebetulnya dari sisi itu, pihak Kabupaten Bandung, dari pihak Provinsi tidak ada MoU langsung terkait hal ini,” katanya.

Menurutnya, MoU tersebut bisa antara panti dengan dinas kabupaten. Sementara pemerintah provinsi memberikan rekomendasi.

“Secara prosedural, saat kita bicara dengan panti swasta atau ponpes swasta, mekanisme dengan dinsos masing-masing dan rekomendasi provinsi,” katanya.

Dia mencontohkan, ada 20 panti rehabilitasi milik swasta di Jawa Barat. Namun dinas provinsi harus terlebih dahulu memeriksa kondisi panti tersebut.

Di Jawa Barat kan banyak,” tegasnya. (*)