News  

5 Guru PPPK Gagal Dapat NIP

Perwakilan guru dan non guru PPPK serta ASN memberikan tanda tangan, Rabu (30/3/2022). Ada 5 Guru PPPK yang gagal mendapatkan NIP karena meninggal dunia dan tidak memenuhi syarat. (doc)

CILACAP – 5 orang guru yang sudah lolos seleksi PPPK, justru gagal dapatkan Nomor Induk Pegawai atau NIP. Penyebabnya karena meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat.

Seleksi guru PPPK di Kabupaten Cilacap sudah selesai dan hasilnya juga sudah ada. Seleksi tahap pertama, hasilnya ada 2601 guru lolos seleksi. Setelah sekitar 6 bulan mereka baru mendapatkan Surat Keputusan sekaligus Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK).

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Cilacap, Warsono mengatakan, ada 5 guru PPPK yang gagal dapatkan NIP.

“3 orang meninggal dunia, 2 orang tidak bisa memenuhi syarat,” ujar Warsono saat penyerahan SK bagi CASN, PPPK Guru dan non Guru Cilacap, di pendopo kabupaten, Rabu (30/3/2022).

Dia mengatakan, semula Pemerintah Kabupaten Cilacap mengajukan 2601 guru hasil seleksi tahap 1 untuk mendapatkan NIP dan sekaligus Surat Keputusan. Namun karena kedua alasan itulah, akhirnya hanya ada 2596 yang bisa mendapatkan NIP.

BKPPD juga mencatat, ada 3 pegawai PPPK non guru yang juga gagal dapatkan NIP karena alasan berbeda. Hingga hanya 269 orang terima NIPPPK.

Seleksi PPPK guru dan non guru hampir bersamaan waktunya dengan seleksi CASN untuk formasi lain. Ini berdasarkan formasi CASN 2021 untuk Kabupaten Cilacap sebanyak 6219 formasi.

Masing-masing adalah 489 untuk CPNS dan terbagi untuk tenaga kesehatan sebanyak 53 dan tenaga tekhnis 436 formasi.

Selain itu, juga ada lowongan untuk PPPK lainnya sebanyak 445 formasi. Masing-masing untuk tenaga kesehatan sebanyak 427 dan tenaga tekhnis 18 formasi.

Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji saat penyerahan SK di Pendopo Kabupaten mengaku tidak ingin kinerja para pegawai menurun usai menerima SK. Dia justru meminta sebaliknya kepada para pegawai baru itu.

“Saya tidak ingin kinerja saudara menurun dan menjadi lebih rendah. Nanti saya suruh OPD untuk memantau dan memberi sanksi jika ada CPNS atau PPPK yang malas dan tidak taat aturan,” tegasnya. (*)