JAKARTA – Klaim Jaringan Rakyat Pantura atau JRP terkait pagar laut di pesisir Tangerang, dikatakan sebagai klaim yang tidak berdasar. Selain itu, klaim tersebut juga sangat tidak masuk akal.
JPR mengatakan kalau para nelayanlah yang membangun pagar laut di pesisir Tangerang atas dasar pertimbangan ekologi. Yakni mencegah abrasi dan ancaman tsunami.
Mahfud MD mengatakan, klaim JRP ini sangat konyol dan tidak masuk akal sama sekali.
“Ada yang mengaku, mengaku tapi tidak masuk akal,” katanya.
Mantan Menko Polhukam ini sepakat dengan pernyataan berbagai yang meragukan klaim JRP tersebut. Salah satunya tentang besarnya anggaran untuk memagari laut. Nelayan ataupun JRP tidak mungkin punya anggaran sebanyak itu.
“Kan tidak masuk akal, kalau pekerjaan 30 Km, lalu pekerjaan sukarela. Kan bermilya milyar itu biayanya,” kata dia.
“Kalau dihitung 1 meter 500 ribu aja sudah Rp 15 miliar. Bagaiaman JRP, jaringan yang nda jelas, yang nda pernah dengar itu (punya dana),” kata dia
Jika memang JPR punya dana sebanyak itu, sudah pasti mereka menghimpun dana dari masyarakat. Dan model penghimpunan dana seperti ini, menurut Mahfud harus ada pelaporan.
“Berarti dia menghimpun dana publik juga kalau gitu. Kan harus dilaporkan (penggunaan dana publik),” terangnya.
Dan kalaupun JPR punya dana tersebut, dia tidak bisa serta merta memagari laut. Karena laut merupakan fasilitas publik, yang pemanfaatannya ada regulasi dan undang undang dari pemerintah.
“Kan harus lapor dulu, memagari fasilitas publik itu,” katanya.
Hingga dia memastikan, klaim JRP atas pagar laut ini sangat tidak masuk akal. Baginya, hanya korporasi besar yang mampu membangun pagar laut sepanjang 30 Km lebih itu.
“Pasti korporasi atau orang dengan modal besar yang membaiayai itu dengan sengaja,” tegasnya. (*)
